Jakarta, Pahami.id —
Presiden Venezuela Nicolas Maduro minta bantuan PBBPBB) untuk mencela Amerika Serikat (AS), setelah aksi militernya di Karibia.
Dalam surat yang dibacakan Menteri Luar Negeri Yvan Gil pada Senin (22/12), Maduro mengatakan aksi militer AS di kawasan Karibia harus dihentikan karena melanggar hak asasi manusia.
Maduro menyebut Operasi Tombak Selatan yang dipimpin Amerika sebagai sebuah “kekejaman yang belum pernah terjadi sebelumnya”. Operasi yang mengerahkan angkatan laut dan udara itu disebut melibatkan kapal selam nuklir yang ditempatkan di lepas pantai Venezuela.
Maduro sebagian besar mengeluhkan operasi AS yang menurutnya menargetkan kapal sipil.
Pemerintah Venezuela menegaskan tindakan AS tersebut merupakan pelanggaran sistematis terhadap hukum internasional. Maduro menuduh AS tidak mematuhi Piagam PBB, Konvensi Jenewa 1949, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
“Venezuela belum mengambil tindakan yang membenarkan intimidasi militer semacam ini,” kata Maduro dalam suratnya.
Surat Maduro kepada PBB muncul pada saat tekanan dari Presiden AS Donald Trump semakin meningkat.
Trump baru-baru ini melancarkan serangan terhadap kapal-kapal di Karibia dengan dalih operasi anti-narkoba. Serangan-serangan ini telah menewaskan puluhan orang, dan hal ini dikutuk keras oleh Maduro.
Trump juga baru-baru ini meningkatkan tekanan dengan memerintahkan embargo total terhadap kapal tanker minyak yang masuk dan keluar Venezuela. Ia juga mengerahkan pasukan Angkatan Udara ke Ekuador, wilayah yang sangat dekat dengan Venezuela.
“Venezuela benar-benar dikelilingi oleh armada terbesar yang pernah dirakit dalam sejarah Amerika Selatan. Armada ini akan terus bertambah dan guncangan yang akan dialami Venezuela akan sangat menghancurkan, sampai mereka mengembalikan semua minyak, tanah, dan aset lain yang mereka curi dari kami,” tulis Trump di Truth Social.
(blq/dna)