Jakarta, Pahami.id –
Menteri Dalam Negeri (Menteri Dalam Negeri) Tito Karnavian mengakui bahwa mentransfer dana ke wilayah seringkali merupakan bahan untuk kebutuhan yang tidak perlu menyuap.
Pernyataan itu dibuat oleh Tito setelah menghadiri pertemuan di Dewan Perwakilan Rakyat II yang membahas alokasi anggaran 2026, Senin (9/15). Oleh karena itu, Tito menilai bahwa efisiensi pemerintah federal sejauh ini penting untuk mencegah praktik ini.
“Untuk Periksa dan saldo Oke, tapi kadang -kadang ada juga praktik permintaan maaf dalam kutipan, kolusi, “kata Tito di kompleks parlemen.
Menurut Tito, praktik ruam biasanya dilakukan tidak hanya oleh kepala regional, tetapi juga DPRD, staf, kolega politik, dan lainnya. Menurutnya, kasus -kasus ini sekarang mudah ditemukan di banyak bidang.
“Misalnya, banyak kasus saya pikir, beberapa daerah di mana DPRD adalah desa bedol, seperti di Sumatra utara beberapa hari yang lalu, Jambi, kemudian di Papua Barat, di Jawa Timur, masih berlangsung, dan beberapa daerah lainnya,” kata Tito.
Tito tidak menolak banyak wilayah untuk memiliki manajemen anggaran yang baik. Namun, itu tidak sedikit berantakan dan menjadikan APBD dengan cara yang menarik.
Tidak hanya transfer ke daerah itu, Tito mengatakan praktik material sering dilakukan pada dana alokasi khusus.
“Saat ini, dana APBD terakhir, Dak Fund dari Centre, yang merupakan dana alokasi khusus, dipercayakan dengan kepala regional yang akan diimplementasikan kemarin, Agustus, dari Kementerian Kesehatan, Dak untuk membangun rumah sakit, juga rusak, di Kolaka Timur,” katanya.
Praktik Tito biasanya dilakukan pada dana operasi. Jika tidak rusak, praktik penurunan juga sering dilakukan dengan limbah, misalnya meningkatkan perkiraan makanan, ke fasilitas formal.
“Makanan, minuman, untuk petugas dan semua jenis tamu, mereka juga sangat tinggi, di Papua sangat tinggi,” katanya.
Oleh karena itu, Tito mengatakan langkah -langkah yang diambil oleh pemerintah sebenarnya meminimalkan kondisi ini. Menurutnya, efisiensi dana transfer ke wilayah tersebut telah menghemat anggaran hingga Rp1.369 triliun.
Sementara itu, pemerintah federal akan digunakan untuk beberapa program strategis lainnya yang manfaatnya juga akan dirasakan oleh bidang -bidang seperti pendidikan, nutrisi gratis, kesehatan, untuk jaring jaminan sosial.
“Semua memiliki paket besar, RP1.369 triliun, yang akan diterapkan oleh pemerintah pusat yang mempengaruhi wilayah tersebut,” katanya.
(Thr/dal)