Kementerian Haji dan Umrah Ri dibentuk secara formal setelah disetujui Pertemuan Pleno DPR Empat Sesi I 2025-2026.
Pembentukan Kementerian Haji sejalan dengan ratifikasi ziarah yang kemudian dipercepat dalam DPR.
Supratman pria Andi Agtas menjelaskan beberapa perjanjian yang dicapai dalam diskusi RUU HAJJ antara pemerintah dan pemerintah.
Pertama, penguatan lembaga dari BP haji untuk menjadi kementerian yang mengatur pemerintah sub -hg dan umrah sebagai penyelenggara dan bertanggung jawab atas implementasi haji dan umrah.
Kedua, waspadai ekosistem haji dan umrah melalui pembentukan unit kerja dan pola manajemen keuangan dari lembaga layanan publik, serta kerja sama dengan partai -partai yang relevan.
Ketiga, urutan kuota ziarah untuk jemaat yang dipisahkan dari kuota haji Indonesia.
Selanjutnya, penambahan kuota ziarah tambahan; Mengatur penggunaan kuota yang tersisa; Pengawasan implementasi peziarah khusus yang menerima visa non -kuota.
Kemudian, aturan tanggung jawab menumbuhkan ziarah dan kesehatan jemaat, mekanisme transisi setelah perubahan dalam penyelenggara haji menjadi kementerian.
Muslim Haji dan Republik Umrah Indonesia (Amphuri) mengatakan pembentukan kementerian haji adalah peristiwa baru di Indonesia.
Ketua DPP Amphuri War M Nur percaya bahwa kementerian baru akan lebih fokus pada melayani jemaat dan melindungi ekosistem bisnis perjalanan bisnis Umrah (PPIU) dan penyelenggara ziarah resmi (PIHK).
Dia juga menekankan pentingnya posisi strategis Kementerian Haji dan Umrah dalam diplomasi internasional, terutama dengan pemerintah Saudi.
Pengamat Kebijakan Haji dari Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Ade Marfuddin percaya bahwa pendirian Kementerian HAJ Indonesia bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang setara dengan Kementerian Haji Haji Saudi.
Dia percaya bahwa pembentukan Kementerian Haji memiliki hasrat untuk meningkatkan pemerintahan ziarah untuk para peziarah Indonesia.
“Saya pikir ada nuansa positif, berharap dapat meningkatkan ziarah akan lebih jelas di masa depan,” kata Ade Marfuddin Cnnindonesia.comSelasa (26/26) malam.
Namun, ia juga menekankan bahwa Kementerian Haji masih akan menghadapi beberapa tantangan.
“Ziarah ini selalu menjadi masalah setiap tahun, masalahnya sering diatur seperti yang dilakukan di negara ini, jumlah penyembah sangat besar,” katanya.
Salah satu hal yang ia soroti terkait dengan sumber daya manusia kementerian.
Ade mengatakan Kementerian Haji Indonesia harus lebih maju dari sumber daya manusia yang memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas mereka. Pangkat bekerja dengan semua hati para peziarah dari Republik Indonesia.
Dia juga menyatakan bahwa Kementerian Haji juga harus diisi oleh individu dengan integritas.
“Sumber daya manusia siap untuk melayani, mungkin tidak melakukan penipuan khususnya Menzolimi Haji Funds atau Haji Community, “katanya.
Hati -hati dengan potensi korupsi
ADE mengingatkan bahwa manajemen ziarah juga cukup terpapar potensi korupsi, mengingat dana besar.
Selain itu, setiap tahun Indonesia selalu merupakan salah satu juid terbesar.
“Oleh karena itu, perlu untuk mengawasi pengawasan yang tidak harus, jika orang tersebut dapat dipercaya, jujur, orang tersebut memiliki integritas, maka orang yang termasuk dalam ziarah ini, SDM memiliki hati, yang memiliki kepribadian kepada para peziarah.
Pada saat yang sama, ADE juga memberikan input sehingga petugas jemaat tidak dikontrak hanya selama musim ziarah.
Dia menyarankan agar jemaat dikontrak untuk waktu yang lama 4 hingga 5 tahun.
ADE percaya bahwa jemaat juga memiliki efisiensi yang lebih berkualitas.
Dia berasumsi bahwa langkah itu juga membuat jemaat lebih memahami situasi di lapangan dan bagaimana menangani peziarah.
“Yah, apakah itu selesai musim ziarahnya menganggur? Tidak, setelah ziarah selesai 3 bulan, ia kembali ke Indonesia, di sini ia ditugaskan untuk membimbing para kandidat dalam barisan, “katanya.
Muhammadiyah PP Ketua Anwar Abbas juga menyambut pembentukan kementerian haji.
Dia percaya bahwa pembentukan Kementerian Haji akan meminimalkan potensi tugas yang tumpang tindih dengan lembaga -lembaga lain, terutama kementerian agama.
Selain itu, ia mengatakan peningkatan status untuk menjadi kementerian akan membuat RI lebih bebas dalam berbicara dengan Kementerian Haji Saudi Haji.
Dia mengatakan itu akan memfasilitasi mereka karena berada pada tingkat yang sama dengan Kementerian Haji Saudi.
Anwar juga menyebutkan bahwa ada dua sektor masalah ziarah yang harus mengkhawatirkan Kementerian Haji.
Pertama, masalah yang berkaitan dengan ziarah dan masalah yang tidak secara langsung terkait dengan ibadah atau tidak.
“Masalah non -kruis lebih terkait dengan masalah manajemen. Keluhan yang disajikan oleh jemaat sejauh ini terkait dengan masalah manajemen ini,” kata Anwar Cnnindonesia.comRabu.
Dia juga menyatakan bahwa Kementerian Haji harus baik dalam perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan pengawasan.
Anwar mengatakan kementerian haji harus dapat bekerja dengan berbagai pihak. Dia menekankan bahwa keberhasilan manajemen haji tidak hanya ditentukan oleh kementerian haji, tetapi juga oleh pihak lain yang terkait dengan implementasi ziarah.