Jakarta, Pahami.id —
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bersama lebih dari 50 anggota parlemen perempuan lainnya mendesak adanya penambahan toilet perempuan di gedung parlemen.
Takaichi menilai bertambahnya jumlah perwakilan perempuan memicu antrean panjang di fasilitas kamar mandi yang tersedia.
Meski parlemen masih didominasi oleh laki-laki, namun saat ini terdapat sekitar 73 anggota parlemen perempuan di Jepang.
Dalam petisi yang diajukan Takaichi dkk, saat ini hanya ada dua toilet perempuan yang bisa digunakan oleh 73 perempuan anggota parlemen.
Menurut oposisi Partai Demokrat Konstitusional (CDP), petisi tersebut didukung oleh 58 anggota Parlemen lintas partai, termasuk tujuh partai politik dan kelompok independen.
Takaichi, yang terpilih tahun lalu, termasuk di antara pendukung klaim tersebut.
“Jelang sidang paripurna, banyak anggota parlemen perempuan yang antri di depan toilet perempuan,” kata anggota CDP Yasuko Komiyama, seperti dikutip CNN.
Petisi lintas partai tersebut menyatakan bahwa kurangnya toilet merupakan “masalah penting yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan sidang dan pelaksanaan tugas parlemen.”
Dalam sebuah postingan di Facebook, Komiyama mengatakan masalah ini tidak hanya berdampak pada anggota parlemen perempuan, tetapi juga staf perempuan dan meningkatnya jumlah jurnalis perempuan.
Anggota parlemen dari pihak oposisi, Tomoe Ishii, menambahkan melalui Instagram bahwa kurangnya toilet perempuan telah lama menjadi masalah.
Ia juga mengatakan masih adanya keengganan masyarakat untuk mengangkat isu penambahan toilet perempuan di tempat kerja dan sekolah.
Jepang dikenal sebagai negara yang secara budaya konservatif, dengan politik dan tempat kerja yang sudah lama didominasi oleh laki-laki yang lebih tua
Negara ini juga masih berada di peringkat rendah dalam Indeks Kesenjangan Gender Global yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia, yakni berada di peringkat 118 dari 148 negara.
Pemilu tahun lalu menandai terpilihnya Takaichi dan peningkatan jumlah anggota parlemen perempuan menjadi 73 orang.
Namun, perempuan masih menduduki kurang dari 16 persen kursi di DPR Jepang, menurut data IPU Parline.
Gedung Parlemen Jepang di Tokyo sendiri dibangun sebelum perempuan mempunyai hak pilih. Gedung ini selesai dibangun pada tahun 1936, hampir satu dekade sebelum perempuan memperoleh hak pilih pada tahun 1945, yang diikuti dengan pemilihan anggota parlemen perempuan pertama setahun kemudian.
(rnp/rds)