Jakarta, Pahami.id —
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Ayo Tjahjanto Mmenyebutkannya Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diduga bocor ternyata ada yang tidak sesuai dengan data aslinya.
Hal itu dijelaskannya berdasarkan analisis sementara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait dugaan kebocoran NIK dan NPWP penduduk yang tengah marak belakangan ini.
Nomor HP, NIK dan NPWP. Analisis sementara BSSN terhadap beberapa data ditemukan tidak sesuai dengan data aslinya, kata Hadi dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).
Hadi memastikan kebocoran data NPWP bukan berasal dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang pernah mengalami serangan siber.
Kata dia, pihaknya telah bekerja sama dengan BSSN untuk memverifikasi data yang bocor tersebut.
“Diduga datanya didapat dari beberapa kota/kabupaten, sehingga ada yang tidak cocok dengan pemiliknya. Baik NIK maupun NPWP,” ujarnya.
Hadi mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemenkeu) telah mengambil tindakan lanjutan terkait dugaan kebocoran data tersebut. Kementerian Keuangan telah melibatkan BSSN dalam mengusut kasus ini.
“Minggu ini kami akan mengadakan rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh Dirjen Pajak dan BSSN untuk mencari solusi dan motivasi terkait kebocoran tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forum. Data yang bocor tersebut antara lain Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka.
Dugaan kebocoran data ini disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, dalam postingannya di X (Twitter) pada Rabu (18/9).
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperdagangkan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor antara lain NIK, NPWP, alamat, nomor ponsel, email dan lain sebagainya,” kata Teguh.
(rzr/tsa)