Site icon Pahami

Berita Salinan Ijazah Jokowi Kini Bebas Diakses Publik

Berita Salinan Ijazah Jokowi Kini Bebas Diakses Publik


Jakarta, Pahami.id

menyalin sertifikat Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang diklaim berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM) kini dinyatakan terbuka dan bebas diakses oleh umum.

Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU Indonesia, Senin (9/2) tanpa sensor setelah memenangkan sengketa yang diajukan ke Komisi Informasi Pusat (KIP) beberapa waktu lalu.

KIP memutuskan salinan ijazah Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.


Jadi, makanya inti acara kita adalah menerima salinan resmi ijazah, saya perhatikan ini, salinan ijazah berwarna sah tanpa sensor,” kata Bonatua saat dikonfirmasi, Selasa (10/2).

Bonatua mengatakan, saat ini dirinya masih menunggu salinan ijazah Jokowi dari Jakarta dan KPU Solo. Kemudian dia akan memeriksa salinan ijazah yang diperolehnya.

Tanyakan ke KPUD DKI, KPU Solo. Analisa juga sembilan hal yang dibahas, kata Bonatua.

Bonatua menegaskan, dokumen itu akan digunakan untuk investigasi bersama sebagai bentuk pengawasan publik terhadap pejabat publik.

“Betul saya di sini juga, saya melakukan ini untuk penelitian, mari kita pelajari bersama, kok, masyarakat punya hak untuk meneliti informasi publik. Ini bukan sesuatu yang kita takut untuk meneliti karena apa, hak publik sudah dinikmati oleh pejabat publik, kan kita masyarakat ikut campur dalam haknya,” ujarnya.

9 informasi yang disembunyikan KPU Indonesia

Bonatua mengatakan, ada sembilan informasi yang disembunyikan atau dikaburkan KPU RI dalam salinan ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Kesembilan informasi tersebut adalah nomor kertas, nomor ijazah, nomor induk mahasiswa, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan petugas verifikasi, tanggal verifikasi, tanda tangan Rektor UGM, dan tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM.

Bonatua kemudian mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Publik (KPI) KIP karena merasa KPU RI menyembunyikan informasi yang menurutnya perlu dipublikasikan. Belakangan, KIP memutuskan salinan ijazah Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 merupakan informasi publik.

Roy Suryo Cs buka suara

Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Dokter Tifauziah Tyassuma (Tifa) atau akrab disapa trio RRT akan menghadirkan Bonatua Silalahi dalam lanjutan pemeriksaan saksi dan ahli di Polda Metro Jaya, dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.

Bonatua akan hadir dalam kapasitasnya sebagai spesialis bantuan untuk trio RRT.

Jadi kebetulan kemarin kita adakan rapat penyatuan saksi dan ahli, dan Insya Allah Bonatua termasuk salah satu ahli yang kita hadirkan. Karena dia peneliti, peneliti independen yang memeriksa ijazah, dokumen pendidikan Pak Jokowi dan lain-lain, kata kuasa hukum Roy CS, Refly Harun di Polda/Metro Jaya, Selasa (10/10).

Refly mengapresiasi langkah Bonatua yang akhirnya berhasil mendapatkan salinan ijazah Jokowi setelah melakukan berbagai langkah. Menurut Refly, salinan yang diperoleh Bonatua merupakan cerminan dari ijazah sah yang diserahkan Jokowi saat proses pemilu.

“Ijazahnya sah pencerminan harus mempunyai ijazahditelepon pada kenyataannya, itulah yang terjadi. ijazah jadi-ditelepon asli harus pencerminan yang dapat ditampilkan pada 15 Desember 2025 dalam kasus khusus Polda Metro Jaya. “Empat hal ini harus konsisten,” kata Refly.

Menurut Refly, salinan ijazah yang diterima Bonatua sama dengan yang diunggah kader PSI, Dian Sandi. Katanya, apa yang dilakukan Roy Suryo cs bukanlah suatu kesalahan.

“Jadi meskipun misalnya mereka mengklaim bahwa apa yang dipelajari atau diteliti oleh RRT bukanlah yang namanya ijazah,ditelepon “Semula karena yang dikatakan asli itu yang tertera pada judul perkara khusus, maka kalau ijazah maka kesimpulannya 99,9 persen palsu,” ujarnya.

Jadi, apa yang diperoleh Bonatua membenarkan apa yang diteliti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma adalah barang-barang yang diserahkan pada saat pendaftaran sebagai Presiden tahun 2014 dan 2019, dan menurut penelitian, hasil penelitian itu salah lagi. 99,9 persen salah, kata Roy Suryo, ”lanjutnya.

(kna/dal)


Exit mobile version