Jakarta, Pahami.id –
Ribuan petani Akan memperingati Hari Petani dengan mengadakan demonstrasi yang mengharuskan pemerintah untuk menyelesaikan 24 masalah pertanian struktural dan sembilan langkah untuk perbaikan pada 24 September.
Ini akan diadakan di beberapa tempat di Indonesia. Sekitar 12 ribu petani akan menunjukkan Jakarta, dan 13 ribu petani lainnya akan ditampilkan di berbagai tempat.
“Melalui tindakan ini, para petani akan mengajukan sembilan permintaan untuk memperbaiki 24 masalah pertanian (krisis) sebagai akibat dari 65 tahun dari tahun 1960 -an dan agenda reformasi pertanian yang belum dibuat sepanjang rezim pemerintah,” kata sekretaris Konsorsium Reformasi Agraria (KPA), Dewi Kartika mengutip laporannya pada hari Minggu (KPA (KPA).
Dalam aksi di Jakarta, bersama dengan gerakan buruh, siswa dan gerakan masyarakat sipil lainnya akan mengadakan tindakan di depan gedung parlemen Indonesia untuk menuntut perbaikan.
Selain Jakarta, berbagai lokasi untuk 2025 Hari Petani Nasional akan diadakan secara bersamaan di Aceh Utara, Medan, Palembang, Jambi, Bandar Lampung, Semarang, Blitar, Jember, Makassar, Palu, Sikka, Kupang, dan Manado.
Dewi mengatakan bahwa tim reformasi agraria (GTRA) dibentuk selama sepuluh tahun dari presiden ke -7 Indonesia, Joko Widodo telah terbukti gagal melakukan reformasi pertanian.
Menurutnya, ketidaksetaraan tanah di Indonesia telah memburuk, para petani semakin kecil dan bahkan kehilangan tanah.
“Orang-orang masih belum memiliki saluran untuk menyelesaikan konflik Agraris. Kementerian Pertanian, Kehutanan, Bumn, Pertanian, Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Koperasi, TNI-Poly dan lembaga-lembaga lainnya masih belum menyadari masalah pertanian kronis,” katanya.
Dia mengatakan bahwa indeks pengendalian lahan di Indonesia menyatakan bahwa satu persen dari kelompok elit di Indonesia mengendalikan 58 persen lahan, sumber daya alam dan sumber produksi, sementara 99 orang berjuang untuk keseimbangan.
Dewi mengatakan situasinya juga membuat letusan konflik pertanian di Indonesia meningkat selama 10 tahun terakhir.
“Konflik pertanian dengan area 7,4 juta hektar. Akibatnya, 1,8 juta keluarga telah kehilangan tanah mereka, kehilangan pencarian dan masa depan mereka,” katanya.
Selain itu, dewi mengatakan konflik Agraris bukan hanya karena kegagalan pemerintah untuk melakukan pembaruan Agraris, tetapi juga karena investasi massal dan proyek bisnis ekstraktif.
“PSN, Real Estat, Badan Otoritas untuk Area Strategis Pariwisata Nasional atau Zona Ekonomi Khusus, Makanan Militer dan Bank Militer terus tumbuh menjadi desa dan desa, merebut petani dan daerah adat, akses dekat ke wilayah laut dan penangkapan karena ditangkap oleh pengusaha,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa berbagai program strategis yang dijalankan oleh pemerintah telah menghasilkan lompatan besar, baik dalam hal produksi untuk kesejahteraan petani.
Pada pertemuan kerja dengan Komite II Dewan Perwakilan Regional Indonesia (DPD) pada hari Senin (9/15), Amran mengatakan pencapaian tersebut adalah hasil dari kinerja semua pihak.
“Pertama, kami melihat bahwa produksi terutama beras hingga Oktober mencapai 31 juta ton, ini adalah proyeksi BPS. Perkiraan kami adalah 34 juta ton pada tahun 2025 dan ini adalah kerja keras kami, termasuk dukungan komite RI DPD,” kata Amran.
Pada tahun 2025, stok beras Indonesia menembus 4,2 juta ton, tertinggi sejak kemerdekaan Indonesia.
Selain itu, Amran juga menekankan peran pertanian dalam PDB negara itu, pertanian menjadi sektor pertumbuhan tertinggi pada kuartal pertama tahun 2025, hingga 10,52 persen (tahun -on -tahun).
Berbagai program dan kebijakan telah terbukti berdampak pada kesejahteraan petani, yang ditunjukkan dalam nilai tukar petani (NTP) yang meningkat secara signifikan menjadi 123,57.
Semua catatan juga menerima penilaian positif dari dunia internasional, salah satunya berasal dari FAO yang memproyeksikan produksi pangan Indonesia untuk mencapai 35,6 juta ton.
(MNF/UGO)