Jakarta, Pahami.id –
Kelompok Perlawanan Palestina, Hamasmembuka pemungutan suara pada proposal gencatan senjata di Strip GazaProposal Presiden AS Donald Trump.
Mediator gencatan senjata Gaza, Qatar dan Mesir, telah mendistribusikan dokumen proposal yang akan ditinjau oleh Hamas pada hari Senin (30/9). Hamas tidak terlibat dalam putaran negosiasi yang terkait dengan proposal tersebut.
“Konsultan Hamas mengatakan mereka akan meninjau mereka dengan suci dan menanggapi,” kata pejabat Hamas kepada Reuters.
Namun, Hamas tidak menanggapi proposal Trump. Selain itu, tidak jelas apa “poin baru” yang terkait dengan proposal tersebut, di samping dukungan luas dari negara -negara Arab dan mayoritas Muslim, termasuk RI.
Karena sebagian besar dari 20 titik proposal sebenarnya telah dimasukkan dalam beberapa perjanjian gencatan senjata yang diusulkan selama dua tahun terakhir.
Trump mengusulkan proposal damai untuk Gaza yang berisi 20 poin. Poin -poin tersebut termasuk pengiriman sandera yang dipegang oleh Hamas, pertukaran penahanan, penarikan tim Israel.
Secara rinci, proposal tersebut termasuk membangun kembali Gaza dan memastikan bahwa semua bantuan kemanusiaan dapat masuk tanpa gangguan Israel atau Hamas.
Proposal Trump juga mengusulkan pemerintah sementara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan publik untuk rakyat Gaza.
Komite akan berisi Palestina dengan kualifikasi khusus, pakar internasional, dan diawasi oleh Badan Transisi Internasional Baru “yang dipimpin oleh Trump dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Proposal itu disambut oleh para pejabat barat meskipun tidak jelas mengandung peta jalan negara Palestina.
Namun, proposal tidak dapat disebut saran komprehensif. Spesialis Kebijakan Publik dari Doha Graduate Institute of Doha, Qatar, Tame Qarmout, mengatakan proposal itu akan disebut sukses jika memiliki prioritas Palestina di Gaza.
“Untuk mengakhiri pembantaian ini dan mencegah transfer paksa,” kata Qarmout, mengutip Al Jazeera.
Proposal itu, lanjutnya, juga harus dianggap serius oleh semua faksi di Palestina termasuk Hamas.
“Ini adalah inisiatif transisi, jelas tidak menyelesaikan konflik yang lebih besar,” tambah Qarmout.
Namun, dia meminta Hamas untuk mempertimbangkan proposal dengan catatan khusus.
Beberapa dari mereka, dalam hal perang pembunuhan massal, Palestina diizinkan untuk tinggal di tanah air mereka, dan merestrukturisasi di bawah pengawasan internasional.
(Isa/DNA)