Jakarta, Pahami.id —
Ketua DPP PDIP kata Djarot Saiful Hidayat pemeriksaan atau perombakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) menjadi peluang bagi Presiden Joko Widodo untuk mengontrol orang-orang di pemerintahan Prabowo Subianto.
“Kami berasumsi bahwa ini adalah peristiwa politik dan memang demikian adanya peristiwa Atau kesempatan Pak Jokowi untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya, kekuasaannya untuk mendominasi rakyatnya pada pemerintahan berikutnya, kata Djarot dalam konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8).
Djarot pun mempertanyakan mengapa perombakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan di menit-menit terakhir menjelang peralihan pemerintahan ke Prabowo Subianto.
Kata dia, tak menutup kemungkinan Yasonna akan ditegur Jokowi karena tidak meminta persetujuan pengukuhan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP beberapa waktu lalu.
Sebab, pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ujarnya.
“Apakah Encik Yasonna dipecat karena sebagai kader partai, kemarin dia mengikuti acara deklarasi di Medan yaitu deklarasi pencalonan Edy Rahmayadi,” tambah Djarot.
Djarot mengatakan pengambilan keputusan strategis akan menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya.
“Oleh karena itu kami juga menanyakan apakah pemeriksaan Kabinet juga hasil Pak Jokowi dan presiden terpilih Pak Prabowo? tanya Djarot.
Sebab, kata dia, Prabowo tidak tampak menghadiri acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pagi tadi.
Dugaan reshuffle Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar Golkar dan PKB bisa dikuasai Jokowi
Lebih lanjut, Djarot menduga pergantian Menkum HAM dilakukan agar Partai Golkar dan PKB berada di bawah kendali Jokowi.
Pasalnya, Kementerian Hukum dan Pertahanan mempunyai kewenangan menyetujui susunan kepengurusan partai politik di tingkat pusat.
“(Jokowi) memegang kendali ya. Karena sebelum 20 Oktober, hampir semua partai menggelar pemilu pengurus tingkat pusat. Ada Muktamar, Munas, bahkan Nasdem, PAN juga. Artinya, kita curigai pasti ada hubungannya dengan persoalan seperti itu,” kata Djarot.
Presiden Jokowi melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8).
Selain susunan menteri dan wakil menteri, Jokowi juga melantik beberapa pimpinan lembaga baru termasuk lembaga yang baru dibentuk, Badan Pangan Nasional.
Mereka adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas menggantikan Yasonna dari PDIP. Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani menggantikan Bahlil Lahadalia, keduanya dari tim pemenangan Prabowo. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggantikan Arifin Tasrif yang profesional.
Lalu ada Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo, orang dekat Prabowo yang mengisi posisi baru tersebut. Kepala BPOM Taruna Ikrar menggantikan Rizka Andalusia. Kepala Badan Pangan Nasional Dadan Hindayana sebagai lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden.
Terakhir, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ia sebelumnya masuk dalam jajaran Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran.
(Senin/Senin)