Jakarta, Pahami.id —
Perdana Menteri Bangladesh, Syekh Hasinamundur dan melarikan diri ke India di tengah demonstrasi yang berujung pada kerusuhan yang semakin tak terkendali di berbagai wilayah Tanah Air, Senin (6/8).
Demonstrasi besar-besaran terus terjadi di Bangladesh selama sebulan terakhir menyusul kebijakan penetapan kuota pegawai negeri sipil (PNS) yang dinilai diskriminatif.
Banyak mahasiswa yang menuntut pemerintah membatalkan kuota 30 persen PNS bagi keluarga veteran karena dinilai demi keberhasilan Hasina mempertahankan jabatannya.
Keputusan kuota PNS veteran akhirnya dibatalkan. Namun kali ini demonstrasi kembali meletus yang menuntut Hasina mundur.
Hasina telah memerintah Bangladesh sejak 2009 dan memenangkan pemilihan umum keempat berturut-turut.
Kelompok pengawas hak asasi manusia menuduh pemerintahan Hasina menyalahgunakan institusi negara untuk mempertahankan kekuasaan, menghancurkan perbedaan pendapat, termasuk pembunuhan di luar proses hukum terhadap oposisi.
Siapa PM Bangladesh Sheikh Hasina?
Perdana Menteri Sheikh Hasina (76) adalah putri dari bapak pendiri negara dan mantan Presiden Sheikh Mujibur Rahman.
Hasina pertama kali menjadi perdana menteri pada tahun 1996 setelah partainya Liga Awami memenangkan pemilihan umum. Dia kembali berkuasa pada tahun 2009 sambil membantu Bangladesh mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengesankan.
Dilansir dari Al Jazeera, PM kelahiran 1947 ini lolos dari pembunuhan saat kudeta militer tahun 1975. Ayahnya dan sebagian besar keluarganya dibantai dalam kejadian tersebut.
Hanya Hasina dan adik perempuannya yang selamat karena saat itu mereka sedang berada di luar negeri.
Setelah menghabiskan waktu di pengasingan di India, Hasina kembali ke Bangladesh pada tahun 1981 dan mengambil alih kepemimpinan Liga Awami, partai yang didirikan oleh ayahnya.
Hasina berperan penting dalam memimpin pemberontakan pro-demokrasi yang menggulingkan pemerintahan militer dan Presiden Hussain Mohammad Irsyad pada tahun 1990.
Setelah menjabat sebagai perdana menteri dan membangun perekonomian negara secara mengesankan, Hasina menghadapi kritik terhadap pemerintahannya yang semakin otokratis. Ini membatasi kebebasan berekspresi dan menekan perbedaan pendapat dan oposisi.
Masa jabatan Hasina sebagai kepala pemerintahan perempuan terlama di Bangladesh ditandai dengan pengerahan pasukan keamanan, salah satunya adalah Batalyon Aksi Cepat paramiliter.
Batalyon ini sangat terkenal dan dituduh Hasina digunakan untuk menculik bahkan membunuh para pembangkang dan anggota oposisi. Hasina dan pasukannya juga dituduh melakukan kecurangan dalam pemilu.
Badan peradilan, yang sebagian besar merupakan lembaga bipartisan, juga tidak kebal terhadap campur tangan Hasina. Seorang hakim tinggi bahkan meninggalkan negara tersebut setelah menantang Hasina dalam keputusan pengadilan.
Menurut para kritikus, media arus utama juga dikendalikan oleh Hasina untuk menciptakan dan mempertahankan narasi melawan lawan-lawannya. Sebagian besar media arus utama Bangladesh dimiliki oleh bisnis yang terkait dengan partai Liga Awami.
Kontrol atas media ini memungkinkan Hasina untuk menggambarkan para pendukungnya sebagai pewaris sah warisan dan prestasi kemerdekaan bangsa.
Dia juga menggunakan media untuk menggambarkan para pembangkang dan oposisi dari Partai Nasionalis Bangladesh dan Jamaat-e-Islami (Majelis Islam Bangladesh) sebagai sisa-sisa faksi pengkhianat dan ekstremis.
Salah satu bukti tindakan keras Hasina terhadap oposisi adalah ketika mantan PM dan pemimpin utama oposisi Begum Khaleda Zia dipenjara pada tahun 2018 atas tuduhan korupsi. Seorang tokoh terkemuka di Jamaat-e-Islami juga dijatuhi hukuman mati pada tahun 2016.
Demonstrasi tersebut menuntut Hasina sendiri untuk mengundurkan diri menyusul kesalahan fatalnya dengan melabeli mahasiswa yang melakukan protes sebagai “Razakaar”.
Di Bangladesh, “Razakar” adalah istilah yang sangat menyinggung. Kata tersebut berarti sukarelawan, namun mengacu pada mereka yang mendukung operasi militer Pakistan untuk memadamkan perang pembebasan Bangladesh pada tahun 1971 dan dituduh melakukan kejahatan keji.
Hasina sering menggunakan istilah ini untuk menyebut siapa pun yang dianggapnya sebagai ancaman atau lawan selama 15 tahun pemerintahannya.
(blq/dna)