Sleman, Pahami.id —
Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Indonesia, Prabu Subianto dikatakan tidak dapat menghadiri Rapat Nasional Merger muhammadiyah yang dilaksanakan di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Minggu (28/7).
Nama Prabowo sebelumnya sempat tercantum dalam agenda yang beredar. Tercatat ia akan menyampaikan Dialog Kebangsaan: Indonesia Maju di lokasi pertemuan, Convention Hall, Masjid Walidah, Universitas ‘Aisyiyah, Yogyakarta (Unisa).
Namun, Kepala Kantor Pimpinan Pusat (PP Muhammadiyah), Arif Nur Kholis mengatakan, Prabowo tidak bisa menghadiri rapat organisasinya karena masih berada di luar negeri.
“Dia (diundang) sebagai perorangan, bukan dalam jabatan resmi. Tapi berhalangan hadir, bukan karena berhalangan hadir, tapi justru karena berhalangan hadir,” kata Arif saat ditemui di lokasi acara. upacara.
Menurut Arif, Prabowo sedianya dijadwalkan menjadi pembicara sebagai perantara Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga kader Muhammadiyah, Muhadjir Effendy.
“Itu membantu Pak Muhadjir, jadi kami tidak masuk panitia,” ujarnya.
Namun, lanjut Arif, rapat internal unifikasi nasional akan tetap berjalan sesuai agenda pembahasan hari ini. Mulai dari Kalender Tunggal Hijriah Sedunia (KHGT), laporan keuangan, dan program kerja lainnya.
Melalui Rakernas Penguatan Nasional ini, PP Muhammadiyah mengundang 35 pengurus organisasi daerah. Forum yang berlangsung pada 27-28 Juli ini membahas capaian program kerja pasca Kongres lalu.
Beberapa hal yang akan dibahas antara lain Kalender Tunggal Hijriah Sedunia (KHGT) termasuk keputusan Muhammadiyah terkait izin pertambangan yang ditawarkan pemerintah.
Arif menegaskan, dalam forum ini PP Muhammadiyah juga akan meminta masukan dari pengurus daerah terkait hal-hal yang akan dibicarakan.
Tapi aspirasinya akan didengar, jadi intinya ini wadah 35 bupati bersama PP. Publikasinya besok, kata Arif, Sabtu (27/7).
Dalam forum tersebut, PP Muhammadiyah juga mengundang Jusuf Kalla (JK). Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 rencananya akan menggelar dialog nasional mengenai Peran Strategis Muhammadiyah dalam Memajukan Perekonomian Umat dan Bangsa.
Dalam rapat unifikasi tersebut juga terjadi dua kali aksi demonstrasi. Pertama, dari aktivis Forum Ibu Di Tiro. Kedua, sekelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Anak Muda Muda Prihatin.
Isi demonstrasi mereka kurang lebih sama, yakni mendesak PP Muhammadiyah menolak tawaran pemerintah untuk mendapatkan izin pengelolaan tambang.
PP Muhammadiyah rencananya akan menyampaikan keputusan resmi terkait izin pengelolaan tambang yang ditawarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui sesi konferensi pers, Minggu (28/7) sore.
(akhir/akhir)