Jakarta, Pahami.id —
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti sebut saja Presiden Prabu Subianto berpesan kepada kementeriannya untuk tidak terburu-buru dalam menentukan nasib sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Prabowo, kata Mu’ti, meminta evaluasi sistem zona di sekolah diterapkan secara maksimal. Untuk itu, menurut dia, pemerintah menggelar rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Sheraton Grand Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (11/11).
“Soal zonasi juga, nanti kita akan ambil keputusan soal itu juga, dan pesan Pak Presiden itu benar. Ojo sedang menyusui. Ojo sedang mengambil susu Itu bahasa Indonesia, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, kata Mu’ti.
Mu’ti juga memastikan pemerintah akan mendengarkan segala kritik dan masukan dari para guru dan kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia.
“Semuanya kita dengar, kita pelajari baik-baik. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kebijakan yang terbaik,” ujarnya lagi.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah menilai semangat dan tujuan zonasi harus dianut karena pemerintah berupaya memberikan pendidikan berkualitas melalui lingkungan sekolah yang dekat dengan tempat tinggal siswa.
Meski demikian, Mu’ti juga tak menampik sistem zonasi mendapat kritik dari banyak pihak, terutama terkait permasalahan teknis di lapangan. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah akan berupaya mencari solusi terbaik bagi masa depan pendidikan dan pelajar Indonesia.
“Ini persoalan yang sangat menarik perhatian kita. Karena penerapannya menimbulkan kontroversi baik yang setuju maupun yang tidak setuju,” kata Mu’ti.
Dalam acara yang sama, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga meminta para kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia mengkaji ulang sistem zonasi. Gibran tak memungkiri, PPDB zonasi sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, ia juga menilai tidak semua daerah cocok dengan sistem tersebut.
Ia juga menegaskan, pemerataan guru juga menjadi pertimbangan penting, selain pemerataan fasilitas. Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo ini pun meminta agar masalah zonasi segera diselesaikan.
(kr/DAL)