Site icon Pahami

Berita PM Jepang Takaichi Mendadak Bubarkan Parlemen, Ada Apa?

Berita PM Jepang Takaichi Mendadak Bubarkan Parlemen, Ada Apa?


Jakarta, Pahami.id

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tiba-tiba mengumumkan pembubaran parlemen, hanya tiga bulan setelah resmi menjabat sebagai PM perempuan pertama di negara itu.

Pembubaran parlemen rencananya akan dilakukan pada 23 Januari mendatang, karena Takaichi akan mempercepat pemilihan umum nasional. Takaichi mempercepat pemilu untuk mendapatkan dukungan dari pemilih berdasarkan peningkatan belanja negara, pemotongan pajak, dan strategi di sektor keamanan.

“Hari ini, saya sebagai perdana menteri memutuskan untuk membubarkan parlemen pada 23 Januari,” kata Takaichi dalam konferensi pers, seperti dilansir Reuters.


Pemilu nasional, yang dijadwalkan pada 8 Februari, akan menentukan seluruh 456 kursi majelis rendah, dan akan menjadi “ujian” bagi Takaichi sejak resmi memimpin Jepang.

Keputusan Takaichi menggelar pemilu dini juga dinilai sebagai langkah strategis, memanfaatkan dukungan masyarakat yang masih tinggi.

Selain itu, langkah Takaichi juga diperkirakan akan memperkuat posisinya di Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, serta memperkuat mayoritas pemerintahan koalisi.

“Saya mempertaruhkan masa depan politik saya sendiri sebagai PM dalam pemilu ini. Saya ingin masyarakat menilai secara langsung apakah mereka akan mempercayai saya untuk mengelola negara,” kata Takaichi.

Dalam pemilu kali ini, Takaichi mengatakan targetnya adalah agar kombinasi LDP dan Ishin mempertahankan mayoritas di majelis rendah.

Sementara itu, penantang pada pemilu mendatang adalah Aliansi Reformasi Sentris, Partai Demokrat Konstitusional Jepang, dan Komeito.

Berdasarkan survei yang dirilis lembaga penyiaran publik NHK pekan lalu, sekitar 45 persen responden menganggap isu kenaikan harga adalah isu yang paling penting, disusul isu diplomasi dan keamanan nasional.

Di awal kepemimpinannya, Takaichi menjanjikan penghentian sementara pajak konsumsi makanan sebesar 8% selama dua tahun.

Sementara itu, kebijakan belanja negara yang dilakukannya diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan belanja rumah tangga, dan meningkatkan penerimaan pajak lainnya.

(rnp/dna)


Exit mobile version