Jakarta, Pahami.id –
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyarankan perluasan penggunaan penutup wajah penuh seperti Burkk dan Niqab ke lingkungan pendidikan, termasuk sekolah dan universitas di negaranya.
Larangan penggunaan tutup penuh di tempat umum sebenarnya telah legal di Denmark sejak 2018. Namun, aturannya tidak mencakup lembaga pendidikan.
Frederiksen, yang juga pemimpin Partai Sosial Demokrat, sekarang ingin mengubahnya karena dia mengatakan sanksi yang mengecualikan sekolah adalah “kesalahan”.
“Ada kesenjangan dalam hukum yang memungkinkan kontrol sosial berbasis agama atas wanita Muslim di lembaga pendidikan di Denmark,” kata Frederiksen Kamis (5/6), meluncurkan Euronews.
“Anda memiliki hak untuk merangkul agama dan melaksanakan kepercayaan, tetapi demokrasi tetap menjadi yang utama,” katanya.
Proposal ini telah mengkritik beberapa kelompok masyarakat sipil. Salah satunya adalah Amnesty International, yang sejak awal melawan larangan umum kerudung penuh.
Menurut organisasi ini, aturan tersebut melanggar hak perempuan untuk berpakaian sesuai kebutuhan.
“Semua wanita harus bebas berpakaian sesuai dengan pilihan mereka dan mengekspresikan identitas atau kepercayaan mereka,” kata Amnesty dalam sebuah pernyataan pada tahun 2018.
Langkah Frederiksen adalah respons langsung terhadap Komisi Wanita Wanita yang diusulkan, badan yang dibentuk pemerintah. Komisi sebelumnya meminta agar tindakan lebih lanjut diambil mengenai masalah ini.
Pada tahun 2022, komisi yang sama juga mengusulkan larangan penyesuaian di sekolah dasar. Tujuannya adalah bahwa wanita dari latar belakang minoritas dapat menikmati hak dan kebebasan yang sama seperti wanita Denmark lainnya.
Namun, proposal tersebut memicu protes dan penolakan publik, akhirnya dibatalkan pada tahun 2023.
Selain tutup penuh, Frederiksen juga ingin ruang doa dihapus dari lembaga pendidikan. Menurutnya, keberadaan ruang doa di beberapa universitas dan universitas bukanlah bentuk masuk, tetapi sebenarnya dapat menumbuhkan diskriminasi dan tekanan sosial.
Meskipun ia tidak mengusulkan larangan langsung, Frederiksen mengatakan Menteri Pendidikan Mattias Tesfaye dan Menteri Pendidikan Tinggi Christina Egelund akan mengadakan dialog dengan sekolah dan universitas untuk menemukan solusi bersama.
Dia menekankan bahwa ruang doa “tidak bisa” di lembaga pendidikan.
“Masuk akal bahwa seseorang adalah agama, tetapi saat berada di sekolah, fokusnya adalah belajar dan menghadiri pendidikan,” kata Frederiksen.
Dia juga menambahkan bahwa orang -orang Denmark tidak dapat dikendalikan oleh konservatisme agama.
(Del/mik)