Jakarta, Pahami.id —
PKL menghormati proses hukum yang sedang berjalan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menggeledah rumah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar pada suatu ketika.
Abdul Halim merupakan saudara dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Ketua DPP PKB Syaiful Huda berharap penggeledahan yang dilakukan lembaga antirasuah ini dilakukan tanpa ada kepentingan tertentu di luar upaya penegakan hukum.
Ya, KPK menjalankan tugas dan fungsinya, terkait penegakan hukum ya kita hormati, kata Huda di Kompleks Parlemen, Jakarta (11/9).
“Tapi tentu semangat kami berharap ini penegakan hukum yang asli, tidak ada bias di luar penegakan hukum,” imbuhnya.
Di sisi lain, Huda meminta KPK menjelaskan lebih lanjut alasan penggeledahan tersebut.
Apalagi, pengusutan kasus hibah APBD Jatim dilakukan saat Halim dilantik menjadi Menteri PPDT.
Soal penyalahgunaan dana hibah, periodenya 2019-2022. Padahal dari 2019-2022 Pak Halim menjabat menteri Kementerian Perdesaan dan bertugas di Jakarta, saya kira itu perlu ditanyakan lagi, ujarnya. dikatakan.
Sebelumnya, penggeledahan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (6/9) terkait penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2019- 2022.
Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024, Penyidik KPK melakukan penggeledahan di salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AHI di kawasan Jakarta Selatan, kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/9). . .
Tessa mengatakan tim penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai dan Barang Bukti Elektronik (BBE). Tessa enggan membeberkan berapa nominal uang yang disita.
Sebelumnya, pada Kamis (22/8), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Abdul Halim sekitar 5,5 jam.
Abdul Halim menjabat Ketua DPRD Jawa Timur (2014-2019). Ia merupakan kakak dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan BBE usai melakukan penggeledahan di lingkungan Gedung Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, di Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, Jumat (16/8).
(yoa/DAL)