Site icon Pahami

Berita Pj Gubernur Tetapkan Jatim Status Darurat Penyakit Mulut dan Kuku


Surabaya, Pahami.id

Akting gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menetapkan status darurat penyakit oral dan kuku (PMK).

Ini ditandai oleh publikasi dekrit tentang status nomor bencana non -alami 100.3.3.1/31/013/2025 pada 23 Januari 2025.

Ketika dikonfirmasi, kepala eksekutif (Kalaksa) Java BPBD Gatot Soebroto East mengkonfirmasi publikasi keputusan darurat PMK. Melalui surat itu, pengoperasian wabah PMK akan diintensifkan, yaitu pemberian obat dan vaksinasi untuk ternak.


“Saat ini, layanan ternak telah mendistribusikan vaksin kepada petani dan dosis vaksin tambahan diajukan ke Kementerian Pertanian dan Penjabat Gubernur,” kata Gatot, Kamis (1/30).

Gatot menjelaskan bahwa vaksinasi akan diintensifkan di beberapa daerah dengan distribusi yang signifikan dari angka PMK. Menyemprotkan kuman ke pasar yang terkena wabah juga akan dikemas.

“Kami dari BPBD -kedua wilayah/kota terus menyemprotkan vaksinasi hewan di pasar hewan dan ternak sesuai permintaan,” katanya.

Selain itu, pemantauan lalu lintas ternak di Jawa Timur, terutama dari luar wilayah, akan diperketat. Ini dilakukan untuk mengurangi potensi pengiriman dalam perdagangan ternak.

Sebaliknya, kepala provinsi Jawa Timur India Aryani berkata, maka ternak harus memasuki surat kesehatan hewan dan telah divaksinasi.

“Untuk sapi yang tidak sakit, kami tidak turun, apa yang diperluas adalah bahwa ternak telah divaksinasi 1 dan 2 untuk mengurangi pengiriman,” kata India.

Data sapi PMK

Sementara itu, data Provinsi Provinsi Java Timur mencatat 18.581 sapi yang terinfeksi oleh PMK pada 29 Januari 2025 kemarin. Ternak mati karena 980 hewan, dan mereka yang pulih dari PMK mencapai 6.142.

Meskipun area dengan distribusi kasus PMK terbanyak adalah orang Jawa dengan 27 kasus, 13 kasus, dan 12 kasus Jeman.

“Untuk tahun 2025, anggaran telah ditunjukkan oleh kerja sama antara pemerintah pusat, regional, distrik/kota untuk bersama untuk dikendalikan di Jawa Timur,” kata India.

“Memang, ahli epidemiologi perlu divaksinasi terus menerus sampai kita bebas dari kasus sampai vaksinasi,” katanya.

(FRD/KID)


Exit mobile version