Jakarta, Pahami.id –
Kepala Sesi X-Kongres PPP Amir Uskara mengungkapkan prosesnya yang dipilih Muhamad Mardiono sebagai ketua periode 2025-2030.
Amir mengklaim bahwa peserta telah menyetujui satu -satunya nominasi Mardiono dari sidang yang diadakan di Mercure Hotel, Ancol pada hari Sabtu (9/27). Karena itu, katanya, Majelis membuat keputusan akreditasi.
Dia mengakui bahwa ada dinamika dalam diskusi Kongres Kongres sebelum memutuskan Ketua Umum.
Namun, Amir mengatakan bahwa Pasal 11 dari rancangan pesanan mengontrol bahwa pemilihan ketua umum harus dilakukan dengan kehadiran fisik para peserta konferensi.
“Memang ada sedikit dinamika pendengaran dalam diskusi Kongres sebelumnya, dalam diskusi pengajaran Kongres. Hanya dalam Pasal 11 dari draft Kongres Tatib menjelaskan bahwa pemilihan umum Ketua Umum harus dihadiri secara fisik,” kata Amir dalam sebuah pernyataan tertulis pada hari Senin (29/9).
Setelah itu, Amir mengatakan aturan itu disampaikan dan semua peserta ditanya apakah mereka setuju atau tidak. Dia mengakui bahwa para peserta kemudian menyetujui pengakuan Mardiono.
Amir mengatakan bahwa bahkan setelah penentuan komitmen di Arena Muktamar, keputusan persidangan yang telah dipukul Palu adalah legal.
“Jadi setelah itu, itu mungkin keributan yang berkelanjutan dan kami telah meninggalkan persidangan karena telah disadap oleh Palu,” katanya.
Dia menekankan bahwa dukungan mayoritas DPW telah diberikan kepada Mardiono. Seluruh DPW juga disebutkan dalam Kongres X.
“Ini hanya terganggu oleh beberapa atau beberapa orang yang membuat dinamika tinggi di ruang konferensi,” katanya.
Ini disampaikan setelah ketua Dewan PPP M Romahurmuziy atau Rommy membantah klaim Ketua PPP (ACTION) PPP Muhammad Mardiono terpilih sebagai ketua PPP dengan akun tersebut.
“Mardiono yang dipilih oleh Acklums adalah klaim yang salah, sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya untuk membagi Partai Pembangunan Bersatu,” katanya.
Dia mengatakan Mardiono berteriak karena gagal, diminta untuk mengundurkan diri, dan PPP dikatakan perlu perubahan selama konferensi PPP ke -10.
“Oleh karena itu, tidak masuk akal bahwa penolakan besar atas kepemimpinan Mardiono berakhir dengan pemilihan Mardiono dengan akreditasi,” katanya.
(TFQ/CHRI)