Jakarta, Pahami.id —
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) untuk membahas polemik proyek strategis nasional (PSN) di Pantai Kapuk Indah (PIK) 2, Kabupaten Tangerang.
Sidang dipimpin Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai dan dihadiri Ketua Apdesi Pusat Surta Wijaya di kompleks parlemen, Senin (25/11). Dalam kesempatan itu, Surta mengaku sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat terkait kasus tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, dia mengaku tidak ada satupun warga masyarakat yang menolak proyek tersebut. Meski ada beberapa catatan, ia menilai hal tersebut merupakan hal yang lumrah.
“Alhamdulillah tidak ada satupun peserta yang hadir, tokoh masyarakat, pemuda, organisasi berskala besar, tidak ada yang keberatan. Meski ada catatan, saya rasa biasa saja sebagai pengingat kepada para pengusaha,” kata Surta.
Ia berharap pertemuan itu membuahkan hasil nyata. Ia tidak ingin PSN PIK 2 terus menjadi kontroversi di masyarakat.
Saya berharap beliau bisa turun melihat keadaan. Tujuannya agar masyarakat kita kondusif, aman dan nyaman, kata Surta Wijaya.
Menanggapi hal tersebut, Yorrys mengatakan DPD akan mengumpulkan data dan informasi terlebih dahulu dalam polemik PSN di PIK 2. Penolakan masyarakat terhadap proyek tersebut dinilainya hanya kesalahpahaman belaka.
Ia pun berjanji akan melakukan advokasi bersama Apdesi dalam waktu dekat.
“Setelah kami melihat itu hanya kesalahpahaman, saya sampaikan minggu depan kami akan melakukan advokasi dengan bantuan bapak-bapak dari Apdesi,” kata Yorrys.
PSN PIK 2 baru-baru ini menjadi sorotan setelah beredar video yang memperlihatkan bentrokan antara warga dan truk yang melintas di proyek tersebut.
Belakangan, aktivis Said Didu dilaporkan ke polisi setelah mengkritik proyek tersebut. Laporan tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang dan Kepala Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Mascota.
(thr/sfr)