Jakarta, Pahami.id –
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan ada seorang utusan yang bertemu pesta sehari sebelum PDIP memutuskan untuk membakar Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader.
Deddy mengatakan utusan itu meminta PDIP untuk tidak membakar Jokowi, sementara Sekretaris PDIP -General Hasto Kristiyanto harus mundur.
“Harap dicatat bahwa sekitar 14 Desember, seorang utusan menemui kami, mengatakan bahwa Sekretaris -Jenderal (Hasto) harus mengundurkan diri,” kata Deddy kepada konferensi pers di kantor PDIP DPP, Jakarta, Rabu (12/3).
“Kalau begitu jangan memecat Jokowi dan memberikan sembilan orang dari PDIP yang menjadi sasaran polisi dan KPK,” katanya.
Deddy mengatakan utusan itu adalah sosok yang kuat. Namun, dia menolak untuk menyebutkan siapa sosok itu.
Dia juga menganggap pengiriman utusan itu sebagai tanda kasus Hasto dalam tuduhan korupsi suasana hati Harun.
“Ini juga keyakinan kami bahwa masalah ini adalah masalah berdasarkan niat kesabaran,” kata Deddy.
“Kasus Hasto jelas merupakan kasus kejahatan hukum, kejahatan dan itulah sebabnya kami adalah pihak kedua DPP dan klan akan dengan komitmen ini,” katanya.
Pada bulan Desember 1524, PDIP DPP secara resmi mengumumkan surat pemecatan Jokowi, serta putranya dan putranya -in -Law, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.
Hasto bersama dengan pengacara PDIP Donny Tri Istiqomah bernama KPK sebagai tersangka pada akhir 2024.
Keduanya didakwa dengan suap kepada mantan Komisaris KPU dari Wahyu Revelation untuk menentukan anggota parlemen Indonesia untuk 2019-2024 Aaron Masiku (Bigon).
Hasto ditangkap, sementara Donny tidak. Selain Harun, Hasto memanggil KPK juga untuk merawat anggota konstituensi parlemen Indonesia untuk Distrik Pemilu 2019-2024 (DAPIL) 1 Kalimantan Barat (Kalimantan Barat) Maria Lestari.
Hasto juga diproses oleh undang -undang untuk dicurigai untuk mencegah proses investigasi atau hambatan keadilan.
File kasus ditransfer ke Pengadilan Korupsi Jakarta pada hari Jumat, 7 Maret 2025. Sidang pertama kasus ini akan diadakan pada hari Jumat, 14 Maret 2025.
(TSA/MAB)