Berita PDIP Serius Dorong Revisi UU KPK, Gerindra Dukung Penguatan

Jakarta, Pahami.id —

Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Cangkul mengaku pihaknya serius mendorong revisi UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi).

“Seserius apapun, harus serius,” kata Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6).

Ketua Komisi III DPR ini mengatakan, revisi UU KPK diinginkan banyak pihak. Selain Dewan Pengawas, peninjauan juga didorong oleh pimpinan lembaga antikorupsi dan pihak-pihak yang pernah terlibat kasus.

Namun, kata Pacul, peninjauan tersebut harus melalui beberapa prosedur di DPR. Mulai dari audiensi publik hingga audiensi publik.

<!–

–>

“Jadi Dewas maunya KPK itu sendiri, pimpinannya sendiri maunya lebih jelas. Lalu ada orang-orang yang terlibat dalam urusan KPK juga maunya,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Gerindra, Habiburokhman menilai revisi UU KPK cukup beralasan. Habib secara khusus menyoroti kewenangan Dewas yang dikeluhkannya dalam rapat di Komisi III DPR pekan lalu.

Dengan demikian, menurutnya, revisi UU KPK merupakan langkah logis untuk meningkatkan kewenangan Dewas dalam UU KPK.

“Tepat juga jika kita memperjelas kewenangan dewan pengawas dengan merevisi UU KPK,” ujarnya.

Meski demikian, Habib ingin mendengar terlebih dahulu masukan dari pimpinan KPK terkait wacana peninjauan kembali tersebut. Komisi III DPR rencananya akan menggelar rapat lanjutan dengan pimpinan KPK pada pekan depan.

Habib menegaskan, Gerindra berharap KPK semakin kuat, mandiri, dan independen. Dia ingin KPK bisa menjalankan tugasnya dengan lebih maksimal.

Sikap Gerindra tentu saja menginginkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi semakin kuat, mandiri dan mandiri sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih maksimal, ujarnya.

(thr/fr)