Jakarta, Pahami.id —
Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa menyatakan sedang membahas pengunduran diri Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol setelah drama darurat militer.
Ketua gugus tugas penanganan pengunduran diri presiden, Lee Yang Soo, mengatakan tim merekomendasikan Yoon untuk mundur pada Februari atau Maret 2025.
Tim yang dibentuk PPP pada 9 Desember juga mengusulkan diadakannya pemilu pada April, dua bulan setelah Yoon mengundurkan diri.
Menurut aturan Korea Selatan, mereka harus mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari setelah presiden mengundurkan diri.
“Kami belum mencapai kesimpulan semua partai dan akan mengadakan pertemuan lagi dengan seluruh anggota Parlemen pada sore hari untuk membahas rencana tersebut,” kata Lee kepada awak media, Selasa (10/12), dikutip Reuters.
Sesuai jadwal, Yoon baru akan mundur dari kursi presiden pada tahun 2027.
Namun, politik di Negeri Ginseng itu sedang kacau setelah Yoon memberlakukan darurat militer pada 3 Desember.
Penetapan ini ditolak oleh parlemen dan rakyat. Anggota parlemen kemudian mengadakan pleno luar biasa untuk membahas darurat militer dan setuju untuk menolaknya.
Segera setelah itu, Yoon mencabut darurat militer. Namun kemarahan warga tidak hilang begitu saja.
Warga meminta Yoon mundur karena dinilai menimbulkan kekacauan.
Sementara itu, partai oposisi yang menguasai parlemen mengajukan mosi pemakzulan. Namun saat pencoblosan, PPP melakukan walk out sehingga perolehan suara tidak mencapai ambang batas. Penuntutan Yoon gagal.
Yoon juga menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup atas tuduhan pengkhianatan karena darurat militer.
(rds)