Jakarta, Pahami.id –
Ri Menanggapi 17+8 tuntutan orang akhir -akhir ini telah digemakan oleh publik, mengikuti demonstrasi dan protes yang terjadi pada minggu terakhir Agustus 2025.
Dalam konferensi pers pada hari Jumat (5/9), kepemimpinan DPR mempresentasikan keputusan pertemuan konsultasi dengan para pemimpin klan DPR yang diadakan pada hari Kamis (4/9).
Pertemuan itu membuat beberapa keputusan. Mulai dari penghentian tunjangan perumahan untuk memotong tunjangan bagi anggota DPR.
Berikut adalah ringkasan dari beberapa keputusan DPR dalam menanggapi klaim 17+8 orang:
1. Tunjangan rumah berhenti dan moratorium pada Kunker asing
Wakil Pembicara Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR telah setuju untuk menghentikan penyediaan tunjangan perumahan anggota dari 31 Agustus 2025, dan melakukan moratorium pada kunjungan kerja luar negeri pada 1 September 2025.
“Kecuali untuk menghadiri undangan negara bagian,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (5/9).
2. Tunjangan dan Fasilitas PRun
Dasco mengatakan DPR akan mengurangi manfaat dan fasilitas untuk anggota DPR. Sejumlah komponen yang dievaluasi termasuk biaya layanan listrik dan telepon. Selain itu, ada juga biaya komunikasi yang intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
3. Uya, Sahroni, sampai NAFA tidak lagi menerima hak keuangan
Dasco mengatakan beberapa anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politik tidak lagi menerima hak keuangan mereka. Mereka adalah Adies Kadir dari Golkar, Patrio Eko dan Uya Kuya dari Pan, dan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Nasdem.
“Anggota parlemen Indonesia yang telah dinonaktifkan oleh partai politik mereka tidak dibayar hak keuangan mereka,” kata Dasco.
Selain itu, kepemimpinan DPR juga mengikuti aktivasi mereka dengan meminta MKD untuk berkoordinasi dengan pengadilan partai politik masing -masing yang telah memulai penyelidikan oleh anggota parlemen Indonesia.
4. DPR berjanji untuk meningkatkan
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi yang bermakna dalam proses hukum, dan kebijakan lainnya.
Pada saat yang sama, Dasco pernah mengatakan bahwa pembaruan DPR akan dipimpin langsung oleh pembicara Ny. Maharani.
5. Bawa pulang parlemen baru
Pertemuan negosiasi juga menghasilkan keputusan bahwa anggota DPR akan menerima gaji total dan tunjangan atau membayar kembali Rp65.595.730 dimulai pada September 2025, setelah Rp50 juta tunjangan perumahan dihentikan pada 31 Agustus.
Gaji bersih atau pembayaran kembali perwakilan rakyat telah dikurangkan oleh 15 persen dari pajak penghasilan (PPH).
(MNF/Akhir)