Jakarta, Pahami.id —
Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengatakan situasi di Palestina, khususnya di Gaza, dengan jelas menggambarkan kegagalan masyarakat internasional dalam menjunjung prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten.
Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dengan tema ‘Menjunjung Tujuan dan Prinsip Piagam PBB serta Memperkuat Sistem Internasional yang Berpusat pada PBB’ di Markas Besar PBB, New York, Selasa (26/5) waktu setempat.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok selaku Presiden Dewan Keamanan PBB pada Mei 2026, Wang Yi, dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Dalam pertemuan tersebut, Sugino menyerukan pentingnya komitmen terhadap Piagam PBB, hukum internasional dan multilateralisme.
Dalam keterangannya, Sugiono menegaskan tantangan global yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh tidak relevannya Piagam PBB. Namun karena prinsip hukum internasional dan multilateralisme terlalu sering digunakan secara selektif.
“Indonesia menilai situasi di Palestina, khususnya di Gaza, merupakan cerminan nyata dari kegagalan masyarakat internasional dalam menjunjung prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten,” kata Sugiono seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5).
Oleh karena itu, Indonesia menegaskan kembali bahwa solusi dua negara, berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, tetap menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.
Sugiono juga menyoroti peningkatan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB belakangan ini. Ia menekankan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian adalah serangan terhadap prinsip multilateralisme.
Atas dasar itu, Sugiono menegaskan perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB harus dilakukan secara mutlak.
Lebih lanjut, Sugiono juga menekankan pentingnya menghormati hukum internasional. Termasuk UNCLOS, serta memastikan jalur pelayaran strategis internasional tidak menjadi ajang konfrontasi atau tawar-menawar politik.
Sugiono menggarisbawahi meningkatnya ancaman keamanan global, termasuk dampak pengembangan kecerdasan buatan dan senjata otonom terhadap karakter konflik modern.
“Dalam konteks ini, Indonesia kembali mendesak adanya reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, transparan, bertanggung jawab dan mampu mencerminkan suara negara berkembang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sugiono juga menekankan bahwa dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan komitmen baru untuk kembali pada prinsip Piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang memberikan manfaat yang setara bagi semua negara.
Di antara rangkaian pertemuan tersebut, Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Menlu Argentina untuk membahas isu-isu strategis bilateral serta perkembangan regional dan global. Sugiono selaku Menlu RI juga memberhentikan Menlu Pakistan, Bahrain, Kyrgyzstan, dan Kuba.
(des/th)
Menambahkan
sebagai pilihan
sumber di Google