Jakarta, Pahami.id —
Ketua Harian DPP PKL Ais Syafiah Asfar mengatakan, PKB selalu mendorong bupati agar dipilih oleh PKB DPRDtidak secara langsung oleh masyarakat.
Hal itu dikatakannya menanggapi keinginan Presiden Prabowo Subianto agar bupati seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih kembali oleh DPRD.
PKB sejak awal mendukung pemilihan gubernur yang bisa diangkat DPRD, kata Ais. CNNIndonesia.comJumat (13/12).
Kata Ais, tugas dan fungsi gubernur lebih merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat hingga kabupaten/kota, dibandingkan menjadi kepala eksekutif yang mempunyai otonomi penuh atas suatu kabupaten/kota.
Karena itu, dia menilai anggaran pemilihan gubernur sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan rakyat.
“Diperuntukkan bagi pembangunan/program daerah yang lebih bermanfaat,” tuturnya.
Di sisi lain, Ais menyebut penyelenggaraan pilkada membutuhkan biaya puluhan triliun, bahkan dua hingga tiga kali lipat dibandingkan pilkada 2019.
Ia mengamini pernyataan Prabowo yang menyebut APBN akan lebih hemat jika biaya Pilkada kemarin difokuskan untuk memberi makan anak-anak miskin.
Meski begitu, kata dia, perlu dikaji ulang apakah pilkada secara keseluruhan yang dipilih rakyat merupakan pilihan yang tepat atau tidak.
“Karena tentu saja pemilihan bupati oleh DPRD akan mengurangi politik uang di tingkat pemilih. Namun di sisi lain justru meningkatkan politik uang di tingkat elit, dengan mencoba “membeli suara” di tingkat elit. ujung-ujungnya kurang transparan & tidak mewakili kemauan masyarakat di daerah itu,” ujarnya.
Senada, Ketua DPP NasDem Irma Chaniago pribadi mengamini pemilihan gubernur tidak harus dipilih langsung oleh rakyat dan hanya bisa dipilih oleh DPRD.
“Saya sarankan gubernur tidak dipilih secara langsung,” kata Irma CNNIndonesia.comJumat.
Irma berdalih gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan hanya menjadi koordinator bupati dan wali kota. Sehingga, dia menilai pemilihan gubernur hanya membuang-buang anggaran.
“Bagaimanapun, masyarakatlah yang bekerja sama langsung dengan bupati dan wali kota,” ujarnya.
Di sisi lain, Irma mengaku setuju jika kepala daerah di tingkat bupati dan walikota tetap dipilih langsung oleh rakyat.
“Kalau bupati, wali kota, dan presiden masih oke, akan dipilih langsung,” ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo membahas pemilihan bupati oleh DPRD dalam pidatonya di acara puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) sore.
Ia menilai, seperti yang diterapkan di negara lain, sistem tersebut dinilai lebih efisien dan tidak memakan banyak biaya.
Saya lihat negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali pilih anggota DPRD, sekali pilih, baru DPRD pilih gubernur dan bupati, kata Prabowo.
Prabowo mengatakan usulan ini akan mengurangi anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam penyelenggaraan pilkada.
Ia juga menyatakan, uang anggaran Pilkada bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat.
(rzr/fra)