Jakarta, Pahami.id –
Menteri Sekretaris Luar Negeri (Mensneg) Prasetyo Hadi membuka pemungutan suara tentang pembatalan Tekan Kartu Identifikasi Istana Dimiliki oleh jurnalis Pahami.id Diana Valencia.
Prases memastikan bahwa ia akan menemukan solusi terbaik yang terkait dengan pembatalan surat kabar, media dan Biro Informasi (BPMI) dari Sekretariat Presiden.
“Ya, kami mencari cara terbaik,” katanya kepada wartawan pada hari Minggu (9/28).
Dia juga mengklaim telah mengarahkan BPMI untuk berkomunikasi dengan Pahami.id. PRAS mengatakan pertemuan antara Istana dan Pahami.id juga akan diadakan pada hari Senin (29/9).
“Jadi besok, kami telah memberikannya ke Biro Surat Kabar untuk mencoba menyampaikan kepada solusi terbaik. Kami membangun komunikasi bersama,” katanya.
Sikap Dewan Surat Kabar
Dalam pernyataannya, upacara pers meminta istana untuk mengembalikan identitas jurnalis Pahami.id Diana Valencia yang dibatalkan setelah bertanya tentang nutrisi gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dewan Pers mengingatkan semua pihak untuk menegakkan implementasi kemandirian surat kabar. Mereka mendesak semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi surat kabar menurut hukum.
“Dewan Pers meminta agar akses ke liputan jurnalis Pahami.id yang dibatalkan segera dipulihkan sehingga orang yang relevan dapat kembali ke tugas jurnalisme mereka di istana,” disebutkan dari pernyataan tertulis di situs web resmi Dewan Pers pada hari Minggu (9/28).
Dewan Pers juga meminta Biro Istana Pers untuk memberikan penjelasan tentang pembatalan ID jurnalis Pahami.id. Ini dianggap penting untuk tidak mencegah implementasi jurnalisme di lingkungan istana.
Sebelumnya, pembatalan liputan ID oleh Istana dilakukan setelah Diana meminta Prabowo tentang penanganan MBG dalam wawancara peretasan.
“Memang benar bahwa ada pembatalan ID Press Palace atas nama Diana Valencia, 27 September 2025.
Titin memastikan bahwa Pahami.id telah mengirim surat resmi ke istana untuk penjelasan. Dia juga mengkonfirmasi bahwa pertanyaan yang diajukan oleh Diana kepada Prabowo adalah kontekstual dan penting terkait dengan perhatian publik terhadap MBG.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengatakan dia telah menerima keluhan terkait dengan pembatalan ID jurnalis Pahami.id yang bertugas di Istana Presiden.
Komaruddin mengingatkan semua pihak untuk menegakkan implementasi kemandirian surat kabar yang dibuat oleh jurnalis di mana saja.
“Biro Istana Pers harus memberikan penjelasan tentang pembatalan kartu ID jurnalis Pahami.id agar tidak mencegah eksekusi jurnalisme di lingkungan istana,” kata Komaruddin dalam sebuah pernyataan tertulis.
Komaruddin juga meminta semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi surat kabar yang melakukan mandat publik sebagaimana ditetapkan dalam hukum nomor 40 tahun 1999 di surat kabar.
Dia berharap bahwa kasus yang sama dan kasus yang sama tidak akan diulangi di masa depan untuk pelestarian kebebasan surat kabar di Indonesia.
(TFQ/DNA)