Site icon Pahami

Berita Macet Horor Pelabuhan Ketapang, Pemprov Jatim Minta Tambahan Kapal

Berita Macet Horor Pelabuhan Ketapang, Pemprov Jatim Minta Tambahan Kapal


Surabaya, Pahami.id

Kemacetan lalu lintas yang parah terjadi ke arah Port KetapangBanyuwangi, Jawa Timur. Giliran kendaraan memiliki panjang 42 kilometer, menjelajahi Situbondo.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengirim surat kepada Menteri Transportasi Indonesia dalam menanggapi pergantian panjang di pelabuhan Banyuwangi Ketapang.

Dalam surat itu, Khofifah meminta Kementerian Transportasi untuk segera menambahkan kapal untuk beroperasi untuk melintasi kepiting.


Kapal yang diminta adalah kapal berkapasitas besar yang mampu melayani Dermaga LCM (Mesin Kerajinan Pendaratan) di pelabuhan Ketapang.

“Gubernur Jawa Timur telah menulis kepada Menteri Transportasi untuk meminta armada kapal tambahan yang bertugas di Crossing Ketapang – Gilimanuk,” kata kepala Badan Transportasi Regional Java Timur, yang mengkonfirmasi malam Sabtu (26/7).

Menurut Nyono, surat itu ditandatangani oleh Khofifah hari ini di Ponorogo, dan segera dikirim ke Kementerian Transportasi.

“Kami akan mengirim surat resmi pada hari Senin, tetapi kami juga mengirim surat kepada Direktur Jenderal Hubla dan Direktur ASDP Transport General Transport General melalui WhatsApp,” katanya.

Selain meminta penambahan kapal, Khofifah juga meminta Kementerian Transportasi untuk mengaktifkan pelabuhan alternatif, pelabuhan jangkar di Situbondo.

“Pelabuhan jangkar sebenarnya dapat digunakan untuk membongkar kepadatan di pelabuhan Ketapang, tetapi dengan memijat truk pertama dengan sejumlah 40 ton melalui sebuah jembatan yang sadar, sebuah jembatan yang berat untuk melepaskan pelabuhan utama sebelum memasuki pangkalan, tetapi harus ada deviasi kapasitas besar dari feri besar dari Gilimanuk,” kata Heal.

Nyono mengatakan pemerintah daerah Jawa Timur, katanya, tidak bertanggung jawab secara langsung atas kemacetan di pelabuhan Ketapang, tetapi masalahnya segera membutuhkan solusi.

“Tapi masalah ini tetap, tentang logistik dan mobilitas Java Timur, jadi kita harus berbicara dan mendorong solusinya segera,” kata Nyono.

Nyono mengatakan manajemen pelabuhan melintasi Ketapang benar -benar di bawah PT Asdp Indonesia Ferry Ketapang Cabang.

Sementara itu, Otoritas Keamanan Pengiriman dan Izin Operasi Kapal (pelepasan kapal) berada di bawah otoritas Kepala Kepala Tanjungwangi dan Direktorat Kementerian Transportasi Transportasi.

Dia mengatakan dia telah menghubungi Direktorat Jenderal Transportasi Darat dan Pusat Manajemen Transportasi Darat untuk Provinsi Jawa Timur untuk meminta tanggapan terhadap surat Khofifah.

“Kami telah berkomunikasi dengan keras, surat itu telah dikirim, dan kami terus mendorong penambahan kapal segera,” katanya.

Penyebab kemacetan lalu lintas

Menurut Nyono, belokan panjang di Port Ketapang mengikuti penurunan jumlah kapal yang menyajikan persimpangan ke Gilimanuk setelah tenggelamnya tUNU Pratama Jaya KMP pada 2 Juli 2025.

Dari 15 kapal yang awalnya aktif di trek, sekarang hanya 6 kapal yang diizinkan untuk beroperasi. Penurunan armada itu disebabkan oleh penilaian keamanan yang ketat dari otoritas pengiriman KSOP Tanjungwangi, setelah kecelakaan laut KMP TUNU Pratama Jaya.

Kapal, yang sebelumnya membawa hingga 20 kendaraan, sekarang hanya diizinkan untuk mengangkut 5 unit kendaraan karena beban dan panjang kapal LCT yang mempengaruhi stabilitas kapal.

Meskipun kapal LCT ini telah membawa truk beban berat, terutama truk lebih dari tiga sumbu dengan panjang lebih dari 12 meter.

“Bayangkan, dari 15 kapal hingga hanya enam operasi, dan dari kapasitas 20 kendaraan per kapal sekarang hanya seperempat. Ini jelas mengarah pada antrian panjang,” katanya.

Akibatnya, katanya, ada belokan panjang, terutama truk tonase yang berat, menjatuhkan lusinan kilometer sejauh ini.

Situasi ini semakin diperburuk karena kapal LCT berkurang, efek truk berat harus menunggu pemuatan dan pemuatan LCT di pelabuhan Gilimanuk.

Butuh waktu lama untuk menunggu kapal kembali ke pelabuhan Ketapang, karena jumlah kapal telah berkurang.

“Solusinya adalah membutuhkan tambahan kapal kapasitas besar yang dapat beroperasi di Port Ketapang sesuai dengan isi surat ibu gubernur kepada Menteri Transportasi,” katanya.

(FRA/FRD/FRA)


Exit mobile version