Site icon Pahami

Berita Lemhannas Yakin Konflik Thailand-Kamboja Tak Meluas, Harap RI Berperan

Berita Lemhannas Yakin Konflik Thailand-Kamboja Tak Meluas, Harap RI Berperan


Jakarta, Pahami.id

Institut Ketahanan Nasional (Lemannas) Ri percaya konflik antara Thailand dan Kamboja tidak akan tumbuh.

Ini diungkapkan oleh Gubernur Lemhanas ace Hasan dengan pandangan bahwa Thailand dan Kamboja adalah bagian dari ASEAN yang berkomitmen untuk menjaga perdamaian di wilayah Asia Tenggara.

“Kami percaya bahwa konflik antara Thailand dan Kamboja tidak akan tumbuh karena situasi yang saya pikir dapat diatasi dengan solusi yang lebih aman,” kata Ace di Jakarta pada hari Selasa (29/7).


Selain itu, ACE juga menilai bahwa semua negara di ASEAN memiliki kekhawatiran yang sama untuk menyelesaikan berbagai konflik potensial.

Stabilitas keamanan regional, katanya, harus dikelola oleh setiap negara anggota ASEAN. Ace juga menyebutkan pentingnya mengingatkan negara -negara anggota pada perjanjian masyarakat.

“Baik Thailand dan Kamboja, sebagai negara -negara ASEAN, memiliki komitmen untuk menjaga perdamaian dan hubungan yang saling memahami, menghormati, antara satu negara dan yang lain,” katanya.

Indonesia pemimpin alami Asean

Di sisi lain, Lemannas mendorong pemerintah Indonesia, sebagai ‘Pemimpin alami ‘ Di ASEAN, itu membutuhkan peran strategis dalam berjuang untuk perdamaian antara Thailand dan Kamboja. Selain itu, Ace mengatakan, Indonesia memiliki pengalaman konflik rekonsiliasi, termasuk di wilayah tersebut.

“Keduanya dengan para pemimpin Thailand dan Kamboja, Indonesia memiliki kedekatan khusus dan Indonesia memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa solusi damai harus dihilangkan,” katanya.

Kilauan perdamaian di wilayah tersebut harus dipertahankan karena akan mempengaruhi banyak hal, termasuk rantai pasokan ekonomi dan logistik.

“Dan tentu saja solusi damai yang saya pikir harus lebih diprioritaskan dalam menjaga stabilitas wilayah ASEAN,” kata Ace.

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan Thailand dan Kamboja telah sepakat untuk mengakhiri konflik dua negara melalui aplikasi gencatan senjata, efektif dari tengah malam.

Perjanjian itu diambil pada pertemuan yang difasilitasi oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai Ketua ASEAN di Putrajaya, Malaysia, Senin (28/7).

Setelah pertemuan di Putrajaya, Senin (7/28), pemerintah Malaysia, Kamboja dan Thailand merilis siaran pers bersama yang membahas pertemuan khusus yang diketuai, diadakan, dan disaksikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Pertemuan tersebut melibatkan Perdana Menteri Kamboja Samdech Moha Borvor Thipadeei Hun Manet dan Thailand PM Phumtham Wechaychai, dan bersama -sama dipegang oleh Amerika Serikat dengan partisipasi aktif dari Cina untuk mendorong solusi damai.

Pernyataan itu menyatakan bahwa PM Hun Manet dan PM Phumtham Wechahachai telah menyatakan posisi dan kesiapan mereka untuk segera melakukan gencatan senjata dan kembali ke kondisi normal.

Pernyataan Prabowo

Setelah menerima kunjungan bilateral Anwar, Prabowo memuji Perdana Menteri Malaysia sebagai mediator yang membujuk Thailand dan gencatan senjata Kamboja.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada kepemimpinan, seri kepemimpinan Dato memimpin ASEAN, bapak keberhasilan dalam mediasi, mencapai gencatan senjata dalam konflik antara Thailand dan Kamboja.

Presiden Prabowo kemudian menyatakan bahwa kesediaan Indonesia untuk membantu PM Anwar, tidak hanya dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri Malaysia, tetapi juga sebagai kepala ASEAN.

“Terima kasih, ini adalah kesuksesan yang sangat penting. Kami ingin ASEAN selalu menyelesaikan konflik dalam damai, dengan konsultasi, diskusi, negosiasi,” kata Presiden Prabowo.

Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anwar menyatakan bahwa ia sebagai ketua ASEAN selalu dipandu oleh kerangka kerja ASEAN dalam menangani berbagai masalah, termasuk saat melahirkan Thailand dan Kamboja. Perdana Menteri Anwar melanjutkan bahwa dia masih menonton perjanjian gencatan senjata berikut.

“Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei (Darussalam), dan Filipina, kami bertanggung jawab untuk memantau proses perdamaian ini,” kata PM Anwar kepada Presiden Prabowo.

(Antara/anak -anak)


Exit mobile version