Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Secara resmi ditahan 11 tersangka ditangkap dalam kasus -kasus yang diduga memperpanjang manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian ManusiaKamp).
Salah satu tersangka adalah Wakil Menteri Sumber Daya Manusia Immanuel Ebenezer yang diduga menerima unit sepeda motor RP3 miliar dan Ducati.
Status hukum diperoleh oleh KPK setelah melakukan judul kasus pada hari Kamis (8/21) malam, sebagai berikut -up untuk penangkapan operasi (OTT).
Pembangunan kasing
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa Indonesia sekarang dalam periode produktif dengan bonus demografis yang menunjukkan tingginya jumlah sumber daya manusia (SDM) di tempat kerja.
Ini terkait dengan data Badan Statistik Pusat (BPS) yang menunjukkan jumlah rata-rata karyawan atau karyawan dalam 5 tahun terakhir (2021-2025) dari 137,39 juta/tahun. Khusus untuk tahun 2025, yaitu 145,77 juta atau 54 persen dari populasi Indonesia.
Dari populasi ini, menjelaskan setyo, tenaga kerja atau tenaga kerja di bidang dan spesifikasi tertentu diperlukan untuk memiliki sertifikasi OHS untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas karyawan.
Pengukuran dan kontrol lingkungan kerja harus dilakukan oleh staf K3 di bidang lingkungan kerja dengan efisiensi K3 dan sertifikasi lisensi.
Setyo mengatakan dia adalah ironi ketika operasi kesepian KPK mengungkapkan bahwa karyawan atau pekerja harus membayar tingkat sertifikasi K3 hingga RP6.000. Bahkan, harganya hanya RP275.000.
“Biaya Rp 6.000.000 dan bahkan dua kali lipat pendapatan rata -rata atau upah rata -rata (UMR) yang diterima oleh karyawan dan karyawan kami,” kata Setyo.
Dia menambahkan bahwa kasus ini lebih ringan dan lebih ringan untuk mencegah korupsi di sektor perburuhan yang lebih serius.
Setyo mengatakan bahwa penerimaan uang dari perbedaan antara yang dibayar oleh para pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan layanan K3 dengan biaya yang tepat (sesuai dengan tarif pendapatan/pendapatan PNBP Nonax), kemudian mengalir ke beberapa pihak dengan total Rp81 miliar.
Pada 2019-2024, Koordinator Institusional dan Kesehatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada 2022-2025 Irvian Bobby Mahendro diduga menerima aliran uang Rp69 miliar melalui perantara.
Uang itu kemudian digunakan untuk membeli -hiburan, biaya uang muka (Pembayaran di muka/DP) Rumah, setoran tunai ke Gerry Aditya, Hery Sutananto dan lainnya, dan digunakan untuk membeli beberapa aset seperti beberapa unit kendaraan roda empat untuk partisipasi modal di 3 perusahaan yang bergabung dengan CBC.
Koordinator Uji dan Penilaian Efisiensi Keselamatan Ketenagakerjaan pada tahun 2022-Gerry Aditya Herwanto dikatakan telah menerima aliran RP3 miliar pada tahun 2020-2025 dari beberapa transaksi.
Beberapa dari mereka adalah setoran tunai yang mencapai RP2,73 miliar; Transfer dari Irvian Bobby dalam total Rp317 juta; dan dua perusahaan di bidang CTR3 dengan total RP31,6 juta.
Uang itu digunakan oleh Gerry Aditya untuk tujuan pribadi, membeli aset dalam bentuk 1 unit empat kendaraan roda sekitar Rp500 juta dan dipindahkan ke pihak lain senilai Rp2,53 miliar.
Sementara itu, Direktorat Direktorat Direktur K3 K3 pada tahun 2020-2025 Subhan diduga menerima aliran Rp3,5 miliar pada 2020-2025, yang ia terima dari sekitar 80 perusahaan di CTR3.
Uang tersebut digunakan untuk tujuan pribadi termasuk pindah ke orang lain, pengeluaran, untuk melakukan penarikan tunai sebesar RP291 juta.
Sub-Koordinator Staf Kemitraan dan Ketenagakerjaan pada tahun 2020-sekarang-Anitasari Kusumawati diduga menerima aliran Rp5,5 miliar pada 2021-2024 dari perantara.
Untuk kwitansi ini, aliran dana juga dibebankan dengan mengalir ke orang lain.
Baca halaman berikutnya.