Jakarta, Pahami.id –
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat II Rifqinizamy Karsayuda setuju dengan proposal Badan Pengawas Pemilihan Indonesia Rahmat Bagja pemilihan Dan Pilkada dilakukan di tahun yang berbeda.
“Tentang tingkat, saya setuju bahwa tingkat pemilihan kami, PileG, Pilkada, pemilihan presiden setidaknya setahun.
“Jadi, jika 2029, ya, setidaknya pemilihan adalah tahun 2030. Pada tahun 2031 itu juga bagus,” katanya.
Dia mengungkapkan bahwa salah satu alasan pemilihan dan pemilihan diadakan di tahun -tahun yang berbeda untuk memberikan jeda dan alasan penyelenggara di wilayah tersebut, kabupaten, kota -kota menjadi permanen.
“Tapi saya juga ingin menyampaikan di forum ini bahwa keinginan untuk melakukan pemilihan tidak langsung adalah karena kita juga perlu memberikan apa pun yang akan terjadi di masa depan, kita harus memiliki skenario dalam konteks aktivitas,” katanya.
Selain itu, rifqinizamy juga menyoroti dana hibah dalam implementasi potensi pemilihan. Dia menyarankan agar manajemen dana hibah tidak hanya diperiksa oleh penyelenggara pemilihan internal, tetapi Dewan Audit Tertinggi (BPK).
Sementara itu, Ketua KPU Mochammmad Afifuddin Indonesia menilai bahwa pemilihan 2024 adalah pemilihan paling kompleks dalam sejarah Indonesia, mungkin dalam sejarah dunia, karena implementasi simultan pemilihan presiden, pemilihan hukum dan tahun yang sama tidak pernah terjadi.
Dia mengatakan tingkat yang tumpang tindih telah menyebabkan tantangan besar, terutama bagi penyelenggara di wilayah tersebut ke tingkat regional. KPU harus melakukan “beban ganda” tanpa jeda yang cukup.
“Kadang -kadang orang bertanya, apa KPU kehabisan ini? Meskipun tingkat pemilihan setidaknya 22 bulan. Jika itu lima tahun, hanya tiga tahun hanya untuk persiapan lebih lanjut,” Afifuddin menjelaskan.
Untuk alasan ini, ia menekankan pentingnya evaluasi sistemik dari desain pemilu di masa depan.
(Antara/isn)