Site icon Pahami

Berita Ketua DPR Puan Maharani Minta Pemerintah Evaluasi Total Program MBG

Berita Ketua DPR Puan Maharani Minta Pemerintah Evaluasi Total Program MBG


Jakarta, Pahami.id

Pembicara Parlemen Indonesia Nyonya. Minta pemerintah untuk mengevaluasi jumlah, program nutrisi gratis (MBG) yang merupakan fokus setelah kasus keracunan di beberapa daerah.

Namun, Anda mengklaim tidak ingin saling menyalahkan. Menurutnya, masalah MBG harus dievaluasi semua pihak.

“Jadi memang, penilaian harus dilakukan secara keseluruhan, jadi jangan saling menyalahkan, tetapi kami mengevaluasi bersama untuk menghindari pengulangan,” Mrs.


Dia mengatakan DPR akan langsung ke lapangan dan dapur pemasok untuk melakukan pengawasan. Puran mengklaim ingin mempertahankan masalah akar program, baik di dapur atau tepat di sekolah.

“Kami akan memantau tempat -tempat di mana ada masalah di dapur MBG untuk terlihat langsung,” Mrs.

“Faktanya, apa masalahnya, baik di dapur, apakah di sekolah, dapat melihat dari Hulu yang sebenarnya masalahnya,” katanya.

Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) membukukan lonjakan drastis dalam kasus -kasus siswa meracuni program MBG yang mencapai lebih dari seribu dalam seminggu.

Data hingga 14 September, siswa keracunan MBG mencapai 5.360 kasus. Saat ini, pada 21 September, jumlahnya telah meningkat menjadi 6.452 kasus atau peningkatan 1.092 kasus per minggu.

Ada lima wilayah dengan kasus keracunan MBG tertinggi. Setiap Jawa Barat dengan 2.012 kasus, DIY 1.047 kasus, kasus Java 722 tengah, kasus Bengkulu 539, dan pusat Sulawesi dengan 446 kasus.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perwakilan IX Charles Honoris mengatakan proposal untuk menghentikan MBG saat ini sulit. Dia mengatakan MBG adalah program strategis untuk presiden Presiden Prabowo, yang anggarannya telah disediakan.

Oleh karena itu, solusi atau upaya yang paling mungkin adalah mengurangi jumlah keracunan.

“Tetapi pada saat ini presiden merasa bahwa program ini strategis bahwa ia ingin berlari dan anggaran juga telah disiapkan,” katanya pada pertemuan Komisi IX pada hari Senin (9/22).

(Thr/isn)


Exit mobile version