Site icon Pahami

Berita Ketua DPD Minta Kepala Daerah dan Menkeu Hentikan Polemik Soal TKD

Berita Ketua DPD Minta Kepala Daerah dan Menkeu Hentikan Polemik Soal TKD


Jakarta, Pahami.id

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin meminta pimpinan daerah dan Menteri Keuangan (Menkeu) tidak memperdebatkan persoalan dana transfer daerah (TKD) yang masih tersimpan di perbankan.

Ia menilai pemerintah daerah perlu lebih fokus pada peningkatan belanja modal yang hingga akhir Oktober masih rendah. Di sisi lain, Menteri Keuangan berhak memantau dan mengawasi penggunaan dana yang dialokasikan dari pusat hingga provinsi.

Wajar jika Menteri Keuangan marah dengan fenomena parkir APBD di bank selama ini karena kesadaran belanja sebagian besar pemerintah daerah justru melambat di tengah lesunya perekonomian di daerah, ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10).


Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, pada 30 September 2025, kesadaran belanja daerah mencapai 56,07 persen atau Rp770,13 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 57,20 persen atau Rp 817,79 triliun.

Sultan menjelaskan, pemerintah daerah sebagai pelaksana otonom mempunyai kekuasaan penuh dalam mengendalikan dan mengelola keuangannya. Setiap kepala daerah mempunyai pendekatan dan pertimbangan yang berbeda-beda dalam mengelola belanja daerah.

“Kami memahami lambatnya realisasi belanja daerah sedikit banyak disebabkan adanya proses penyesuaian visi kepemimpinan dan perencanaan kepala daerah pasca Pilkada serentak. Kami sangat yakin tidak semua pemerintah daerah sengaja menaruh APBD dalam bentuk deposito dengan harapan mendapat keuntungan,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun ini.

Hingga triwulan III tahun 2025, pendapatan APBD tercatat sebesar 70,27 persen atau Rp949,97 triliun, meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar 67,82 persen atau Rp918,98 triliun.

“Kami berharap pada tahun-tahun mendatang, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam menyusun rencana pembangunan daerah dan nasional, sehingga kualitas belanja daerah dan pusat dapat meningkat secara efektif dan efisien,” kata Sultan.

(RIR)


Exit mobile version