Jakarta, Pahami.id –
Kepala Badan Nutrisi Nasional (BGN) Hindayana Mengungkapkan dua risiko utama dalam implementasi proyek makan bergizi gratis (MBG).
Dadan mengatakan risiko keracunan makanan lebih besar dari penyalahgunaan anggaran MBG.
“Ada dua risiko utama di MBG, satu, penyalahgunaan anggaran, yang kedua, keracunan. Jika saya ditanya yang ditakuti kedua, bukan yang pertama,” kata Dadam di Jakarta Center, Selasa (19/8), mengutip Di antara.
Dadan mengatakan partainya juga telah memberikan langkah -langkah mitigasi untuk mencegah korupsi dalam anggaran MBG. Menurutnya, anggaran saat ini untuk MBG tidak disimpan di akun BGN, tetapi di Kantor Layanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
“Anggaran bergizi ini tidak disimpan dalam akun BGN, tetapi disimpan di KPPN, jadi begitu kami ingin didistribusikan, kami menggunakan nama akun virtual atau akun virtual.
Dadan menjelaskan bahwa plafon anggaran untuk bahan baku dan operasi ditentukan berdasarkan penggunaan atau biaya dengan menyesuaikan referensi harga pasar untuk setiap produk yang digunakan pada SPPG.
“Jadi ada kasus yang coba dicoba oleh mitra (menaikkan harga), ya, menaikkan harga, ini hanya waktu yang singkat dan mereka perlu mengembalikan keuntungan yang mereka klaim, jadi gunakan harga referensi pasar,” katanya.
Dia menekankan bahwa penyalahgunaan anggaran untuk MBG lebih terkontrol. BGN bekerja sama dengan Finance and Development Agency (CPC) akan segera meretas mitra yang mencoba menandai harga.
“Telah ditemukan (menandai harga), dan harus dikembalikan. Dia mencoba membuat bahan baku dinaikkan dari harga pasar, yah, kita harus menggunakan referensi harga pasar,” katanya.
Dadan mengatakan program MBG yang diprakarsai oleh pemerintah bukan hanya upaya untuk memenuhi nutrisi, tetapi telah menjadi pendorong ekonomi baru di tingkat masyarakat.
Data BGN menunjukkan, hingga pertengahan -2025, 5.905 MBG atau dapur SPPG telah ditetapkan yang melayani sekitar 20,5 juta penerima manfaat.
Pembentukan dapur dilakukan bekerja sama dengan pengusaha lokal, organisasi masyarakat, dan organisasi non -pemerintah, tanpa meningkatkan beban pada anggaran nasional 2025. Investasi yang diserap dari masyarakat untuk membangun infrastruktur dapur yang diperkirakan pada Rp12 triliun.
(Antara/FRA)