Jakarta, Pahami.id –
Telah ditentang oleh warganya karena membesarkan Pajak Tanah dan Bangunan (PBB) Hingga 1.000 persen, walikota Memberi tahuWest Java Effendi Edo mengatakan dia memberikan diskon atau diskon hingga 50 persen.
Dia mengatakan kebijakan itu dilaksanakan pada peringatan ke -80 Republik Indonesia. Selain itu, dia memastikan bahwa dia akan meninjau peningkatan PBB berkali -kali yang telah memprotes kota udang.
“Pada peringatan Republik Indonesia, saya menetapkan diskon 50 persen karena tarif kemarin terlalu tinggi, jadi saya mengambil kebijakan diskon,” kata Edo di Cirebon City pada hari Jumat (8/15).
Edo mengatakan partainya akan mengevaluasi peraturan yang mengendalikan PBB ketika PBB mengeluh karena banyak keluhan dari publik menganggap tarif baru terlalu tinggi dan memberatkan.
“Dari kebijakan kemarin, tentu saja saya akan mengevaluasi kembali, jadi tidak akan ada diskon lagi, jika tarif sejalan dengan kebutuhan publik,” katanya, yang juga politisi Golkar.
Meskipun PBB berlipat ganda, yang ditentang oleh rakyat, Edo mengaku tidak sadar. Alasannya adalah bahwa ia berpendapat bahwa aturan yang mengendalikan PBB diterbitkan pada tahun 2024, sebelum ia menjadi walikota.
“Saya tidak tahu mengapa kenaikan ini, bukan waktu saya.
Sebelumnya, beberapa orang di kota Cirebon, menentang kebangkitan negara menjadi sekitar 1000 persen.
Salah satu orang dengan PBB meningkat sebesar 1.000 persen adalah Darma Suryapranata. Dia mengatakan rumahnya telah meningkatkan PBB dari Rp6,2 juta menjadi Rp65 juta.
Sebelumnya, PBB telah meningkat berkali -kali karena orang -orang dari beberapa wilayah menentangnya. Keberatan terbesar terjadi di Pati, di mana distrik mengadakan demonstrasi besar di depan kantor Bupati.
Tindakan ini juga menyebabkan Pati DPRD menggunakan hak kuesioner untuk membentuk tim komite khusus. Selain pati, protes rakyat tentang Rise PBB juga berlipat ganda di daerah lain, termasuk Cirebon, Jawa Barat.
Orang -orang Cirebon tidak diizinkan memprotes PBB yang naik di rumah mereka menjadi 1000 persen.
Sementara itu, dampak protes besar -besaran rakyat di Pati, Kementerian Dalam Negeri melakukan komunikasi dengan para pemimpin regional di Indonesia terkait dengan PBB.
Belakangan, pada hari Jumat, Sekretaris Regional Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan dia telah mengirim surat edaran 27 gubernur di wilayah/kota kota di wilayah itu.
SE memohon kepada kepala regional Bupati dan walikota di wilayah tersebut untuk memberikan diskon atau untuk melepaskan PBB.
“Surat itu dibuat, ditandatangani, dan dikirim ke 27 pemimpin regional. Kontennya adalah banding dan undangan (diskon PBB),” kata Herman di Cimahi pada hari Jumat, seperti dikutip oleh Momen.
Diskon atau penghapusan tunggakan PBB diberikan kepada mereka yang bersifat pribadi, bukan untuk perusahaan atau badan hukum.
Dia mengatakan bahwa dalam bentuk banding, karena PBB adalah kekuatan para pemimpin regional di distrik/kota masing -masing.
Dia juga menekankan bahwa para pemimpin regional dan masyarakat tidak salah untuk menafsirkan banding pemerintah daerah Java Barat. Dia menekankan bahwa apa yang telah dihapuskan atau diskon adalah tunggakan PBB di tahun -tahun sebelumnya.
“Ada juga input dari kepala regional yang khawatir karena PBB adalah salah satu sumber PAD terbesar.
“Tunggakan lama hanyalah catatan di atas kertas. Tentu saja implementasi membutuhkan mekanisme, seperti publikasi peraturan atau walikota. Dari gubernur, itu hanya banding dan undangan, sementara keputusan ada di distrik/kota,” kata Herman.
Baca berita lengkapnya Di Sini.
(anak-anak)