Jakarta, Pahami.id –
Sekretaris -Jenderal (Sekretaris -Jenderal) dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdictisaintek) Togar M SimatePang meminta semua dosen ASN untuk terus memberikan aspirasi melalui kanal yang tersedia secara objektif.
Ini terungkap dalam menanggapi Asn Kemdictisiiek Alliance Alliance di seluruh Indonesia (Adax) memegang tindakan di dekat Istana Presiden, tepat di sekitar patung kuda, Jakarta Center, untuk menuntut agar pemerintah membayar tunjangan kinerja yang tidak dibayar (Tukin) sejak 2020.
Togar menarik untuk pengiriman aspirasi oleh dosen ASN harus hierarki, aturan yang memuaskan, dan tujuan.
“Kami memohon kepada dosen ASN untuk memberikan aspirasi melalui saluran hierarkis yang tersedia, memenuhi aturan kepatuhan, dan tujuan,” kata Togar, Senin (3/2) sebagaimana disebutkan dari Di antara.
Togar mengatakan bahwa dosen perlu memahami batasan, serta kemungkinan ruang yang akan terjadi di masa depan.
Menurutnya, partainya saat ini sedang mengerjakan Tukin sebesar RP2.5 triliun yang disetujui oleh Badan Anggaran DPR (Banggar) dan Kementerian Keuangan Indonesia (Kemenkeu) di tengah batas fiskal.
“Memasak ini tidak ingin diterima dan tidak ada komunikasi yang ditetapkan, ia harus dimulai dari mereka yang memperhatikan, secara efektif dan bertanggung jawab, dan meningkat sejalan dengan meningkatkan kinerja dan kontribusi ke lembaga,” katanya.
Togar mengatakan partainya terus memantau pengembangan insiden itu.
“Kami terus memantau pengembangan, mengingatkan Anda untuk mempertahankan seluruh asn marwah dan gambar, dan meminta kepemimpinan untuk menyampaikan informasi yang akurat tentang Tukin dan memeriksa kepatuhan ASN sebagai panutan,” kata Togar.
Diketahui bahwa pada hari Senin, ratusan dosen dari berbagai wilayah mengadakan tindakan dengan membawa beberapa spanduk yang umumnya berisi permintaan kepada pemerintah untuk membayar Tukin sejak tahun 2020.
Ratusan dosen ASN yang merupakan anggota keberadaan yang berpartisipasi dalam tindakan tersebut adalah dosen yang relevan di seluruh Indonesia.
Ketua Koordinator Nasional (Kornas) adalah penasihat pusat, Anggun Gunawan, mengatakan bahwa dosen ASN di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Budaya akan mengadakan pemogokan nasional jika Tunjangan Kinerja Pemerintah (Tukin) belum dibayar sejak 2020 sampai sekarang tidak dibayar oleh pemerintah.
“Jika tidak, maka kita akan mengambil langkah yang lebih tinggi, bahwa teman -teman telah menyuarakan pemogokan nasional,” kata Anggun Gunawan ketika bertemu di luar aksi menuntut pembayaran untuk dosen ASN di patung kuda tidak jauh dari istana presiden, Jakarta, Jakarta, Senin (Senin (Senin ( 3/2).
“Semua dosen akan berhenti mengajar, memberikan layanan kepada siswa, sampai pemerintah berkomitmen untuk membayar Tukin kami,” tambah Gunawan.
Oleh karena itu, ia berharap Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran negara untuk membayar Tukin untuk semua dosen yang belum dibayar sejak tahun 2020.
“Kami berharap tindakan ini akan menyentuh hati presiden Prabowo untuk mengalokasikan Tukin untuk kami, untuk semua, Tukin untuk semua,” katanya.
Elegan Gunawan menjelaskan bahwa posisi dosen ASN sekarang sangat rajin dengan tidak adanya Tukin sejauh ini. Dia mengungkapkan bahwa banyak dosen di daerah itu harus mencari pekerjaan lain selain menjadi guru siswa.
Selain itu, ia menyatakan bahwa dosen juga perlu membeli banyak buku dan berbagai peralatan untuk mengajar dan meneliti materi dengan dana non -kecil. Di satu sisi, dia melanjutkan, dosen juga memenuhi kebutuhan sehari -hari mereka.
“Kami akan terus berjuang untuk pemerintah untuk membayar Tukin dari tahun 2020. Dan misalnya tidak ada kepercayaan yang baik dari pemerintah, kami akan maju ke PTUN,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Pengetahuan) mengeluarkan surat yang kontennya menjelaskan Tunjangan Kinerja Dosen ASN (Tukin).
Surat itu diberi nomor 247/ma/Ku.01.02/2025 yang ditujukan kepada para pemimpin Universitas Negeri (PTN) di seluruh Indonesia. Surat itu ditandatangani oleh Sekretaris -Jenderal Kementerian Pendidikan dan Togar Mangihut Simatupang pada 28 Januari 2025.
Surat itu menyatakan bahwa dosen Asn Tukin pada 2020-2024 tidak dapat dibayar. Karena, tidak ada pengajuan alokasi anggaran untuk pos pos sesuai dengan proses birokrasi yang tepat.
(Antara/anak -anak)