Jakarta, Pahami.id –
Kejaksaan Agung (Yang lalu) Mendorong kementerian dan lembaga yang relevan untuk melakukan investigasi terkait dengan proses administrasi mengeluarkan sertifikat penggunaan bangunan (SHGB) dan Sertifikat Kepemilikan (SHM) di wilayah tersebut Pagar Laut TangerangBanten.
Kepala Pusat Informasi Kantor Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan dia masih menyelidiki pihak -pihak yang relevan sehingga proses investigasi tidak akan tumpang tindih.
“Kami mendorong, memprioritaskan kementerian/lembaga yang relevan untuk memperdalam masalah ini. Mengapa, karena ada pencarian dari administrasi yang harus dilakukan,” katanya kepada wartawan, Jakarta pada hari Kamis (6/2).
Harli mengatakan bahwa jika nanti dari keputusan investigasi kementerian/lembaga ada tanda -tanda tindakan kriminal, maka itu dapat diserahkan langsung kepada petugas penegak hukum yang relevan.
“Jika dalam perkembangannya ada tanda -tanda pelanggaran pidana, maka itu dapat diserahkan kepada petugas penegak hukum sesuai dengan kekuatan mereka, jadi itu bukan dari Caplok,” katanya.
“Tentang korupsi atau kepuasan membutuhkan informasi, sementara peristiwa telah terjadi di masa lalu. Administrasi makan yang harus terdeteksi dan Kementerian atau Lembaga yang relevan seperti kekuatannya,” tambah Harli.
Sebelumnya, lalu mulai menyelidiki tuduhan korupsi terkait dengan publikasi Hak Hak (SHGB) di laut di Tangang.
Kepala Pusat Informasi Jaksa Agung, Harli Siregar, mengatakan proses investigasi dilakukan oleh Jaksa Agung untuk Kejahatan Khusus (Pidsus Hour).
“Ya, kami proaktif sesuai dengan kekuatan kami untuk mengumpulkan materi, data, dan informasi,” kata Harli kepada wartawan, Jakarta, Kamis (1/30).
Harli menjelaskan bahwa pada saat ini proses mengumpulkan bukti masih berlangsung. Selain itu, katanya, tim investigasi juga akan mengoordinasikan pihak -pihak terkait untuk menjelaskan kasus ini.
Pembangunan pagar laut 30,16 km telah melekat pada area pesisir 16 tahun di 6 sub -do -riders di distrik Tangang untuk debat setidaknya dua bulan terakhir. Ada 3.888 komunitas pesisir dan 502 petani diduga dibatasi oleh keberadaan pagar laut.
Telah dianggap sebagai misteri, karena tidak ada yang mengklaim sebagai pembuat atau pemilik pagar laut kemudian mengungkapkan bahwa area air memiliki sertifikat penggunaan bangunan (SHGB). Menteri Agraria dan Perencanaan Tata Ruang/Kepala Badan Tanah Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kemudian menyatakan bahwa mereka membatalkan SHGB-SHGB di laut karena melanggar hukum.
Selain itu, Unit Investigasi Kriminal hingga yang lalu telah melakukan intervensi untuk menyelidiki kejahatan yang dituduhkan dalam kasus ini. Dalam penyelidikan kriminal, kasus ini hanya melakukan penyelidikan pada hari Selasa (4/2) setelah proses kasus. Sementara itu di kantor jaksa agung masih ada kumpulan informasi oleh penyelidik.
Sementara itu, Kementerian Perikanan dan Perikanan (KKP) telah menelepon dan memeriksa enam kepala desa dari 5 wilayah yang diduga terlibat dalam pengelolaan sertifikat penggunaan bangunan (HGB) dan pemasangan pagar laut misterius 30 km di Tangerang yang aktif Rabu pada hari Rabu pada hari Rabu pada hari Rabu pada hari Rabu pada hari Rabu pada hari Rabu pada hari Rabu pada hari Rabu pada hari Rabu pada hari Rabu (5/2) kemarin.
Kepala desa adalah kepala desa Karang Karang, kepala desa Kronjo, kepala desa Tanjung Sand, kepala desa Ketapang, kepala desa, dan sekretaris dari desa. Gugatan itu dilakukan setelah KKP memeriksa kepala desa Kohod dalam kasus yang sama pada 30 Januari.
Staf Menteri Urusan Maritim dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan pemeriksaan itu merupakan bagian dari sanksi administratif untuk dugaan pelanggaran peraturan pemerintah (hal) nomor 21 tahun 2021 tentang implementasi perencanaan ruang angkasa, hal nomor 85 tahun 2021 dan tarifs dan tarifs Pada tipe pendapatan non -state -tax (PNBP) diterapkan pada MOH, serta Menteri Urusan Maritim dan Perikanan (KP) Nomor 31 Tahun 2021.
Selain memanggil kepala desa dan sekretaris desa, Moh sebenarnya memanggil orang lain. Salah satunya adalah Foreman M yang dicurigai sebagai koordinator instalasi pagar laut. Tetapi mandor tidak memenuhi panggilan itu.
“Meskipun alamatnya telah ditemukan, keberadaannya masih belum diketahui, dan masih dalam proses pencarian,” katanya dalam pernyataan resmi, Kamis (6/2).
(TFQ/KID)