Jakarta, Pahami.id –
Kelompok perlawanan Palestina, HamasSuara terbuka setelah didesak tidak lagi berkuasa Strip Gaza.
Hamas menekankan bahwa mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Palestina dan tidak bisa diabaikan.
“Tapi seperti yang saya katakan berulang kali tentang pemerintah di Gaza, kami siap meninggalkan pemerintah di Gaza. Kami tidak keberatan,” kata pejabat senior Hamas Ghazi Hamad dalam sebuah wawancara dengan CNN.
Hamad juga merujuk pada serangan Israel di Qatar, menyebutnya “keajaiban” karena serangan rudal di dekat lokasi mereka. Dia juga mengatakan bahwa Israel sengaja menyerang orang -orang di tim negosiasi dari Hamas dan bertujuan membunuh mereka semua.
Hamas mengambil alih pemerintah di Jalur Gaza dari Fattah yang mengambil kendali atas Otoritas Palestina (PA) pada Juni 2007 untuk Perang Gaza pada 7 Oktober 2023.
Desakan bahwa Hamas tidak dapat dimasukkan dalam pemerintah Palestina yang terkandung dalam 21 poin proposal Presiden Donald Trump kepada para pemimpin mayoritas Arab dan Muslim. Proposal yang menggambarkan pengaturan pasca-departemen disajikan di luar Majelis Umum PBB ke-80 di New York.
Media Israel Saluran 12 Seperti yang dikutip dari Badan Anadolu Melaporkan bahwa 21 poin dari proposal tersebut termasuk pemerintah Palestina tanpa Hamas, pembentukan militer bersama yang terdiri dari Palestina dan militer dari negara -negara Arab dan Muslim, dan memastikan pembiayaan dari negara -negara Arab dan Muslim untuk pembangunan kembali Gaza.
Proposal tersebut juga menyatakan bahwa Hamas segera merilis semua sandera dalam satu rilis dalam 48 jam, tidak dilakukan secara bertahap.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menekankan bahwa ia akan melanjutkan operasi militernya untuk melepaskan sandera dan menghancurkan Hamas sehingga Gaza tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Israel.
(BAC/BAC)