Jakarta, Pahami.id —
Hamas mendesak Dewan Perdamaian (BoP) yang dibentuk oleh Presiden Donald Trump dapat segera menghentikan serangan Israel di Jalur Gaza Palestina, terlepas dari perjanjian gencatan senjata yang dilakukan Amerika Serikat pada Oktober lalu.
Pernyataan Hamas tersebut disampaikan menjelang pertemuan resmi pertama BoP yang dijadwalkan digelar pada Kamis (19/2) di Washington.
Pertemuan BoP yang kontroversial ini terjadi di tengah kritik yang meluas bahwa BoP tidak mewakili kepentingan Palestina, namun mengakomodasi “agenda Israel-AS”.
“Kami sudah memperingatkan para pihak [Israel] “untuk tidak menggunakan peristiwa ini sebagai kedok untuk melanjutkan perang di Gaza dan mencegah rekonstruksi,” kata juru bicara Hamas Hazem Qassem dalam pernyataan video, dikutip Al Jazeera pada Selasa (17/2).
“Perang genosida terhadap Gaza terus berlanjut, melalui pembunuhan, pengusiran, blokade dan kelaparan, hingga hari ini,” tambah Qassem.
Qassem bersikeras dewan Trump harus mencakup komite teknokrat Palestina untuk mengelola Gaza dan memulai rekonstruksi besar-besaran.
Sejauh ini Israel masih melancarkan serangan ke Jalur Gaza. Serangan terbaru dan brutal Israel menargetkan Tuffah, utara Gaza, dan Khan Younis di selatan, dengan tank dan artileri Israel menembaki wilayah sipil, sementara korban luka dibawa ke Rumah Sakit al-Awda.
Kapal perang Israel dilaporkan bahkan menembaki nelayan dan menahan dua warga Palestina di Gaza, sementara pembongkaran permukiman di utara dan selatan terus berlanjut.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober 2025, lebih dari 600 warga Palestina tewas dan 1.600 lainnya luka-luka akibat serangan Israel yang melanggar perjanjian gencatan senjata.
Israel juga terus membatasi akses bantuan kemanusiaan dan keluar masuknya pasien yang membutuhkan perawatan medis ke luar negeri.
Sementara itu, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan kurang dari 60 persen pengiriman bantuan dari Mesir yang diizinkan masuk ke Gaza, dan operasi kemanusiaan masih menghadapi kendala.
“Gerakan kemanusiaan yang memerlukan koordinasi dengan pihak berwenang Israel juga terus menghadapi kendala… Tim kami di lapangan sedang berkomunikasi dengan pihak berwenang untuk mengklarifikasi kendala tersebut dan mencari solusi agar operasi kami dapat terus berlanjut,” kata Dujarric.
Sejak diluncurkan pada Forum Ekonomi Dunia di Davos pada bulan Januari, BoP telah menerima tanda tangan dari setidaknya 19 negara sebagai anggota pendiri.
Dewan yang dipimpin Trump pada awalnya dibentuk untuk mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza. Namun, kini telah diperluas untuk menangani konflik internasional, sehingga memicu kekhawatiran menjadi saingan PBB.
(rnp/rds)