Berita Kabinet Macron ‘Pecah’ Usai Prancis Sahkan RUU Imigrasi Kontroversial

Jakarta, Pahami.id —

Pemerintah Perancis menghadapi krisis politik setelah Menteri Kesehatan Aurelien Rousseau mengundurkan diri. Pengunduran diri Rousseau dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Presiden Emmanuel Macron yang mengesahkan Undang-Undang Imigrasi terbaru.

Sejumlah menteri Prancis lainnya disebut-sebut akan mengikuti jejak Rousseau, meski belum ada kepastian. Permintaan pengunduran diri Rousseau juga tidak diterima oleh Perdana Menteri Elisabeth Borne.

Undang-undang imigrasi ini dinilai banyak memuat kebijakan garis keras terhadap imigran di Prancis.

Bagian penting dari rancangan undang-undang tersebut adalah memperketat penyediaan jaminan sosial dan kesejahteraan bagi orang asing. Dalam aturan baru ini, jaminan sosial baru dapat diberikan kepada orang asing yang telah tinggal di Prancis selama lima tahun atau 30 bulan bagi mereka yang memiliki pekerjaan.

Undang-undang tersebut juga memperketat peraturan bagi pelajar asing, memberlakukan kuota imigrasi, dan mempersulit anak-anak asing yang lahir di Prancis untuk bersekolah.

Orang Prancis yang memiliki kewarganegaraan ganda juga akan dihukum karena kejahatan berat dan dapat dicabut kewarganegaraannya.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, berpendapat RUU ini berfungsi untuk melindungi masyarakat Prancis dari imigran.

Undang-undang tersebut awalnya dimaksudkan untuk menunjukkan tindakan keras Macron terhadap imigrasi sekaligus menjaga Prancis tetap terbuka bagi pekerja asing yang membutuhkan pekerjaan.

Laporan dari Al JazeeraMacron bahkan menegaskan Prancis selalu menerima dan menyambut baik kedatangan orang asing, khususnya pelajar dan pencari suaka.

Macron sebenarnya tidak setuju dengan semua elemen undang-undang tersebut, namun hal itu merupakan hasil kompromi yang diperlukan.

“Kehidupan politik terdiri dari krisis, kesepakatan dan ketidaksepakatan,” kata Macron.

Macron berusaha meyakinkan rakyatnya bahwa dia tidak mengkhianati pemilih yang mendukungnya untuk menghentikan sayap kanan.

Dalam pemungutan suara di parlemen Selasa (21/12), 349 anggota parlemen mendukung RUU tersebut dan 186 lainnya menentang.

Puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perancis menentang keras pemberlakuan undang-undang ini.

“Ini adalah rancangan undang-undang yang paling regresif dalam 40 tahun terakhir mengenai hak dan kondisi kehidupan orang asing, termasuk mereka yang sudah lama berada di Prancis,” kata sekitar 50 kelompok LSM, termasuk Liga Hak Asasi Manusia Prancis.

“Dengan teks yang terinspirasi langsung oleh pamflet RN anti-imigrasi, kita menghadapi perubahan dalam sejarah republik dan nilai-nilai fundamentalnya,” kata pemimpin Partai Komunis Prancis Fabien Roussel.

(bpa/rds)

[Gambas:Video CNN]