Berita Jokowi Tak Ingin Kota RI Mencekam bak di AS & Eropa imbas Pengangguran

Jakarta, Pahami.id —

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meminta pimpinan pemerintah daerah di Indonesia membuat rencana kota secara detail.

Ia mengaku tak ingin kota-kota di Indonesia bernasib seperti beberapa kota di Eropa yang ‘menakutkan’ termasuk karena pengangguran dan tunawisma (tunawisma).

“Jangan sampai kita punya kota yang saat ini banyak terjadi di Eropa dan Amerika, kota yang tegang,” kata Jokowi saat membuka Rakernas Apeksi XVII yang juga ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (4/6).

“Karena banyak pengangguran, karena banyak tunawisma, dan kita tidak ingin hal itu terjadi di negara kita Indonesia,” imbuhnya.

<!–

–>

Jokowi juga mengingatkan bahwa pada tahun 2045, 70 persen penduduk Indonesia diprediksi akan aman berada di perkotaan. Sementara itu, secara global, 80 persen penduduk dunia diproyeksikan tinggal di perkotaan pada tahun 2058.

“Apa yang akan terjadi? Beban kota akan sangat berat,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah daerah perlu bertanggung jawab untuk menciptakan kota yang ramah dan nyaman. Ia ingin masyarakat di setiap daerah mencintai kotanya masing-masing.

Selain itu, lanjutnya, pengunjung yang datang juga diharapkan senang dan mempunyai niat untuk berkunjung kembali. Jokowi menegaskan, hal tersebut bisa terwujud jika masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang baik.

“Kami ingin membuat semua kota ini bisa hidupnyaman untuk ditinggali, dan juga XVI,” kata Jokowi.

Kemacetan kota dimana-mana

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti kemacetan yang terjadi di mana-mana. Mulai dari kota kecil hingga kota besar. Sehingga menurutnya perlu ada perencanaan kota mengenai penyediaan angkutan massal dan umum.

Jokowi lantas menyebut biaya pembangunan kereta cepat lebih murah dibandingkan biaya pembangunan Jalan Tol Terpadu (MRT) di Jakarta.

Dia mengatakan, pembangunan MRT bawah tanah pertama di Jakarta membutuhkan Rp1,1 triliun per kilometer. Sedangkan menurut dia, pembangunan MRT membutuhkan Rp2,3 triliun per kilometer.

“Kereta kecepatan tinggi sebenarnya lebih murah dibandingkan kereta api gerbong kereta bawah tanah“Kereta cepat itu menelan biaya Rp780 miliar per kilometer,” jelasnya.

Sementara untuk pembangunan Jalan Raya Terpadu (LRT) dengan gerbong produksi dalam negeri oleh PT INKA, Jokowi menyatakan pembangunannya memakan biaya Rp 600 miliar per kilometer.

Jokowi kemudian menyinggung angkutan massal Autonomous Rail Rapid Transit (ART) baru yang tidak menggunakan rel melainkan magnet.

Katanya, jika pemerintah daerah berminat membangun ART, skema pembangunannya bisa menggunakan 50 persen APBD dan 50 persen kontribusi APBN.

Nanti kalau dari APBD ada yang mampu, silakan hubungi Menteri Perhubungan, katanya.

(orang/anak)