Jakarta, Pahami.id —
wakil presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla (JK) berkata Hamas mempunyai kantor tidak resmi di Indonesia dalam bentuk yayasan.
Pernyataan JK itu terungkap saat wawancara bersama CNNIndonesia.com di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (31/7), terkait meninggalnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran.
Sebenarnya kantor Hamas juga ada di sini secara tidak resmi, mewakili aspirasi tersebut namun dalam bentuk yang lebih lunak berupa yayasan, kata JK.
Ia kemudian membandingkan status pejabat Hamas di Indonesia dengan Malaysia.
“Hampir sama di Malaysia. Tidak formal,” kata JK.
JK tidak menjelaskan lebih rinci apakah Indonesia berencana resmi mendirikan kantor Hamas.
Ia hanya mengatakan Indonesia mengakui Palestina sebagai negara yang diwakili oleh pemerintahan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Palestina juga memiliki kedutaan besar di Jakarta.
Wacana pembukaan kantor Hamas di Indonesia sudah tersiar sejak tahun 2014. Ketua DPR saat itu Setya Novanto mendukung pembukaan kantor kelompok ini di Jakarta.
Dukungan tersebut diungkapkannya saat Kepala Biro Politik Hamas Abu Umar Muhammad berada di Jakarta.
“Kalau pemerintah mendukung, maka DPR RI pasti mendukung. Dukungan ini akan memudahkan pembukaan kantor Hamas di Jakarta,” kata Setya Novanto pada 2014 dikutip Antara.
Indonesia merupakan salah satu negara yang menentang invasi dan pendudukan Israel di Palestina. Negara ini juga secara vokal menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina di forum internasional.
Hamas belakangan menjadi sorotan setelah Haniyeh tewas dalam pembunuhan di rumahnya di Teheran, Iran.
Haniyeh mengunjungi negara itu untuk menghadiri pelantikan presiden baru.
Menanggapi kematian Haniyeh, Hamas menuding Israel sebagai dalang pembunuhan tersebut. Mereka juga menyatakan siap melancarkan perang terbuka untuk merebut Yerusalem.
(isa/bac)