Jakarta, Pahami.id —
Bahasa inggris dikatakan membatasi penjualan senjata hanya pada Israel untuk mencabut keberatannya di Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) mengenai penangkapan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu.
Sejumlah sumber dari Partai Buruh Inggris menceritakan Mata Timur Tengah (MEE) agar kedepannya pemerintah dapat mengumumkan keputusan ini. Langkah ini bertolak belakang dengan pemerintahan Inggris sebelumnya yang dipimpin PM Rishi Sunak dari Partai Konservatif yang kalah dalam pemilu 4 Juli lalu.
Meski begitu, kata sumber itu, Inggris tidak akan menghentikan seluruh penjualan senjata ke Israel.
Berita ini muncul setelah Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan pekan lalu bahwa ia menyerukan peninjauan komprehensif terhadap kepatuhan Israel terhadap hukum kemanusiaan internasional. Dia meminta peninjauan pada hari pertamanya menjabat.
Beberapa sumber juga mengatakan bahwa pembatasan ini kemungkinan besar akan berlaku untuk senjata ofensif.
“Inggris tidak akan membatasi penjualan senjata secara keseluruhan berdasarkan serangan yang dilancarkan oleh Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, dan Hamas di Palestina terhadap Israel,” kata Lammy dalam sebuah pernyataan kepada parlemen.
Sejak invasi Jalur Gaza Palestina pada Oktober 2023, Inggris telah memberikan lebih dari 100 izin ekspor untuk menjual senjata, peralatan militer, dan barang lainnya ke Israel.
Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris pada bulan Januari mengajukan pernyataan tertulis di Pengadilan Tinggi yang menunjukkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi 28 izin dan 28 permohonan izin mengenai peralatan “yang mungkin digunakan oleh Pasukan Pertahanan Israel dalam serangan di Gaza.”
Penjualan peralatan ini mungkin juga dibatasi oleh pemerintah Inggris.
“Kemungkinan tindakan pemerintah Inggris terkait penjualan senjata ke Israel akan diterima jika mereka memberikan pembatasan yang berarti terhadap penjualan tersebut dan dengan cara apa pun menghalangi kemampuan Israel untuk menggunakannya,” kata Direktur Dewan Pemahaman Arab-Inggris, Chris Doyle, seperti dikutip MEE.
Batalkan keberatan ICC
Pemerintahan baru Inggris juga diperkirakan akan membatalkan keberatannya terhadap keputusan ICC mengenai surat perintah penangkapan Netanyahu dan beberapa pejabat tinggi Israel.
Inggris kini diperintah oleh sayap kiri yaitu Partai Buruh. Di bawah pemerintahan Konservatif sebelumnya, Inggris mengajukan protes ke ICC atas penangkapan Netanyahu.
Pada tanggal 10 Juni, Inggris meminta ICC untuk memberikan pengamatan tertulis mengenai apakah “pengadilan dapat menerapkan yurisdiksi atas warga Israel, dalam keadaan di mana Palestina tidak dapat menerapkan yurisdiksi pidana atas warga Israel berdasarkan Perjanjian Oslo.”
Menurut argumen hukum Inggris, Otoritas Palestina tidak memiliki yurisdiksi atas warga Israel berdasarkan Perjanjian Oslo, sehingga Otoritas Palestina tidak dapat mengalihkan yurisdiksi tersebut ke ICC untuk mengadili warga Israel.
Akibat keberatan tersebut, ICC akhirnya menunda keputusan terkait penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. ICC memberi Inggris waktu hingga 12 Juli untuk menyampaikan klaim penuhnya.
Kini nampaknya pemerintahan Perdana Menteri yang baru, Keir Starmer, tidak akan melanjutkan proses tersebut, dan bahkan mungkin membalikkan westernisasi.
Pejabat Partai Buruh diberi pengarahan beberapa hari setelah pemilu bahwa pemerintah baru yakin ICC memiliki yurisdiksi atas Gaza.
Namun, terdapat laporan bahwa AS sedang melobi Partai Buruh Inggris untuk tidak membatalkan argumen hukum.
Pada tanggal 15 Juli, saluran berita Israel melaporkan bahwa Inggris telah meyakinkan Israel bahwa mereka akan mempertahankan keberatannya.
(blq/rds)