Berita India Terapkan UU Kewarganegaraan yang Dinilai Mendiskriminasi Muslim

Jakarta, Pahami.id —

India baru saja mengumumkan akan menerapkan UU Kewarganegaraan yang dianggap mendiskriminasi masyarakat Islam.

Kabar ini diumumkan pada Senin (11/3), beberapa pekan sebelum pemilu India digelar. Perdana Menteri Narendra Modi dirinya diketahui kembali mencalonkan diri.

Undang-undang ini pada prinsipnya telah disetujui sejak Desember 2019. Namun penerapannya tertunda karena protes yang meluas.

Meluncurkan CNNundang-undang tersebut memberikan kewarganegaraan India kepada umat Hindu, Parsi, Sikh, Buddha, Jain, dan Kristen yang memasuki India dari Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh sebelum Desember 2014. Namun, status kewarganegaraan yang sama tidak diberikan kepada mereka yang beragama Islam.

Sebelum disahkan, RUU tersebut mendapat tentangan keras dari partai oposisi. Peraturannya dianggap meminggirkan 200 juta penduduk Muslim India.

Dalam postingan di X (Twitter), Menteri Dalam Negeri India Amit Shah memuji Modi atas apa yang telah dilakukannya.

“Modi memenuhi komitmennya dan memenuhi janji pembuat konstitusi kami kepada umat Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen yang tinggal di India,” tulis Shah.

Para kritikus mengatakan penerapan undang-undang kewarganegaraan adalah contoh bagaimana Modi dan Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) mendorong agenda nasionalis Hindu ke India yang sekuler dengan mengorbankan populasi Muslim.

BJP sendiri merupakan partai yang berakar pada gerakan Hindu sayap kanan di India. Banyak pengikutnya melihat India sebagai negara Hindu.

Sejak Modi berkuasa, banyak kritikus yang mengomentari runtuhnya demokrasi di India. Banyak kelompok minoritas merasa teraniaya.

[Gambas:Video CNN]

(pantat/pantat)