Jakarta, Pahami.id —
Hamas mengusulkan pemerintahan independen yang terdiri dari tokoh-tokoh non-partisan untuk memimpin Jalur Gaza dan Tepi Barat Palestina setelah invasi Israel berhenti
Usulan ini disampaikan salah satu pejabat biro politik Hamas, Hosaam Badran, dalam pernyataannya saat membahas negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung antara kelompoknya dan Israel. Negosiasi ini dimediasi oleh Qatar, Mesir dan Amerika Serikat.
“Kami mengusulkan agar pemerintahan otoritatif di tingkat nasional yang tidak memihak mengelola Gaza dan Tepi Barat setelah perang,” kata Badran seperti dikutip. AFP pada Jumat (12/7).
“Pemerintahan Gaza setelah perang adalah urusan internal Palestina tanpa campur tangan pihak luar, dan kami tidak akan membahas situasi pasca perang di Gaza dengan pihak luar mana pun,” tambahnya.
Pejabat Hamas lainnya, yang tidak disebutkan namanya, menceritakan hal ini AFP bahwa usulan pembentukan pemerintahan non-partisan disiapkan “dengan mediator”.
Menurut pejabat Hamas, pemerintah non-partisan akan “menangani urusan Jalur Gaza dan Tepi Barat pada tahap awal setelah perang, sehingga membuka jalan bagi pemilihan umum”.
Pernyataan Badran muncul setelah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menuntut agar Israel mempertahankan kendali atas koridor Philadelphi, yang mengacu pada wilayah Jalur Gaza di sepanjang perbatasan Mesir.
Tuntutan ini bertentangan dengan posisi Hamas yang menuntut Israel menarik seluruh pasukannya dari seluruh Jalur Gaza setelah gencatan senjata disepakati.
Netanyahu mengatakan, Kamis (11/7) waktu setempat, penguasaan koridor Philadelphi merupakan bagian dari upaya mencegah “penyelundupan senjata ke Hamas dari Mesir”.
Perundingan sedang berlangsung di Doha, Qatar dan di Kairo, Mesir dengan tujuan mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza dan pembebasan sandera yang masih ditahan oleh Hamas.
Perang yang berkecamuk di Jalur Gaza memasuki bulan ke-10 pada 7 Juli waktu setempat. Perang tersebut pecah setelah Hamas melancarkan serangan mendadak ke Israel selatan pada 7 Oktober tahun lalu, yang dilaporkan menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil.
Lebih dari 250 orang, termasuk warga asing, juga disandera oleh Hamas di Jalur Gaza. Dengan puluhan sandera yang dibebaskan melalui perjanjian gencatan senjata singkat pada November tahun lalu, kini diyakini ada sekitar 116 sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza, termasuk 42…
Israel menanggapi serangan Hamas dengan rentetan serangan di Jalur Gaza, yang menurut laporan otoritas kesehatan Gaza menewaskan sedikitnya 38.345 orang, sebagian besar warga sipil.
(rds)