Jakarta, Pahami.id –
Menteri Sosial (Menteri Sosial) Saifullah Yusuf (GUS IPUL) mendorong peran aktif kepala regional dalam proses socio -socio -socio -socio -socio -socio -socio -socio -socio -socio -socio -socio -socio -socio -socio -socio -socio -socio -socio -socio -socio ocio -socio -socio -socio -socio -socio -socio.
Di hadapan gubernur NTT dan walikota Bupati/NTT, Gus Ipul menjelaskan bahwa kepala regional memiliki kewajiban untuk mengakhiri DTSEN melalui proses verifikasi yang telah dilakukan di lapangan.
“Data (DTSEN) Saya meminta persetujuan bupati/walikota, sehingga data bantuan sosial harus ditandatangani oleh Bupati/Walikota agar data diperbarui.
Gus Ipul mengatakan bahwa setiap kepala regional juga dapat berkontribusi pada keberhasilan program Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo.
“Jadi ada sekolah untuk orang -orang untuk orang miskin dan orang miskin di Desil 1 dan 2 dtsen. Tentu saja sekolah itu ditujukan untuk orang -orang di sekitar lokasi tanah/kota,” kata Gus Ipul.
Untuk model sekolah rakyat, itu bisa datang dari pemulihan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Untuk alasan ini, GUS IPUL mempromosikan koordinasi yang lebih cepat sehingga Kementerian Sosial segera menerima data tentang pemulihan aset yang diusulkan dan tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk digunakan sebagai lokasi sekolah rakyat.
Selain itu, GUS IPL memperingatkan bahwa proses inspeksi tanah atau pengujian terpilih DTSEN sedang dilakukan oleh asisten sosial di seluruh Indonesia, di mana proses tersebut benar -benar membutuhkan peran aktif dalam pemerintah daerah.
“Saya melamar untuk mendukung pembaruan melalui Dinsos, jadi Kadinsos, wanita dan tuan -tuan, tolong biarkan diinformasikan.
Di masa depan, pemerintah daerah akan diberdayakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja asisten sosial/Polandia yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Ini untuk memastikan proses kerja sama dan integrasi Program Regional Pusat sudah mapan.
“Saya akan meminta wanita dan pria untuk mengawasi teman -teman kami, beratnya 30 persen. Melalui urusan sosial saya akan meminta untuk berpartisipasi dalam memantau dan mengintegrasikan program,” kata Gus Ipul.
Menanggapi hal ini, Gubernur NTT Emanuel Melki Laka Lena mengorganisir partainya yang siap mendukung proses integrasi program Kementerian Sosial di wilayah tersebut. Dia menyebutkan pentingnya proses pembaruan DTSEN telah dilakukan secara akurat dan akurat sehingga bantuan yang diberikan akurat pada target.
“Kami siap mendukung pembaruan data sehingga bantuan yang diberikan akurat bagi mereka yang membutuhkan,” kata Melki
(rea/rir)