Jakarta, Pahami.id –
Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) menyatakan wakil presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka Meminta program ‘Laporan MAS Wakil Presiden’, itu tidak berhenti di tempat kejadian.
Penjabat Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar mengatakan Gibran meminta layanan untuk disaring sehingga birokrasi akan lebih cepat, akurat, dan disesuaikan dengan dinamika masyarakat.
“Wakil presiden meminta agar program tersebut stagnan, tetapi terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan sistem dan prosedur adalah penting sehingga birokrasi dapat merespons lebih cepat, lebih akurat dalam penanganan, dan lebih beradaptasi dengan dinamika masyarakat,” kata sekretaris (setWishing).
Sejak diluncurkan pada 11 November 2024, Muktabar mengatakan ‘Wakil Presiden MAS telah dilaporkan mengikuti 7.590 laporan masyarakat dari berbagai sektor, seperti pendidikan, keuangan, tanah, dan bantuan sosial.
Beberapa kasus telah diselesaikan, sementara yang lain masih dalam proses mengkonfirmasi atau menunggu penyelesaian dokumen.
Dia mengatakan sebagian besar laporan diajukan melalui saluran WhatsApp (72,05 persen) karena prioritas masyarakat untuk akses mudah dan dapat diakses dari mana saja.
Sementara itu, 27,95 persen dari laporan lain diajukan langsung melalui saluran wajah setelah jurnalis terdaftar di halaman resmi Lapormaswapres.id.
Meskipun jurnalis wakil presiden menunjukkan hasil yang positif, Muktabar mengatakan, implementasinya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam koordinasi lembaga.
Muktabar menjelaskan bahwa untuk menangani laporan tersebut, partainya harus melibatkan kerja sama dari lembaga -lembaga terkait seperti Kementerian ATR/BPN, OJK, Kementerian Urusan Sosial, dan Kantor Pendidikan DKI Jakarta, sambil terus menegakkan akuntabilitas dan sensitivitas kepada wartawan.
Oleh karena itu, katanya, Gibran mendorong manajemen laporan publik melalui wakil presiden MAS yang melaporkan untuk disempurnakan.
“Wakil Presiden menekankan bahwa program ini adalah bagian dari Presiden Asta Cita, Mr Prabowo Subianto untuk membuat Pemerintahan yang baik Dan Tata kelola perusahaan yang baik Melalui pelayanan publik yang responsif dan inklusif, “katanya.
(Antara/anak -anak)