Daftar isi
Jakarta, Pahami.id —
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membenarkan keterlibatan pengurus dari tingkat pusat hingga daerah dalam transaksi tersebut perjudian daring.
PPATK dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR mengaku memiliki data lebih dari seribu anggota DPR, DPRD, dan pejabat Sekretariat Jenderal (Sersan Jenderal) yang menjadi pemain.
Dari anggota yang terlibat, PPATK mengungkapkan jumlah transaksinya mencapai 63 ribu dengan angka transaksi mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per orang.
CNNIndonesia.com merangkum beberapa poin penting mengenai keterlibatan anggota dewan dalam transaksi perjudian online.
Lebih dari 1.000 orang
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, praktik perjudian online dilakukan oleh lebih dari 1.000 orang di lingkungan yang sah. Mereka mulai dari DPRD DPR RI, dan pejabat Sekretariat Jenderal.
Dari jumlah itu, khusus di DPR RI, Ivan menyebut total transaksinya mencapai tujuh ribu transaksi. Dia mengaku mengantongi data, mulai dari identitas hingga alamat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.
“Untuk di sini saja yang aktif sekitar 7 ribu kalau boleh saya bilang begitu. Artinya yang bisa kami laporkan hanya 7 ribu orang,” kata Ivan.
Ratusan miliar transaksi
PPATK menyebutkan jumlah transaksi perjudian online di kalangan anggota legislatif dan pegawai Sekretariat Jenderal mencapai 63 ribu, dengan jumlah transaksi yang bervariasi.
Namun Ivan mengungkapkan besaran transaksinya berkisar antara ratusan juta hingga miliaran.
“Iya, transaksinya di antara mereka berkisar ratusan hingga miliar, sehingga satu orang punya beberapa miliar. Total keseluruhan. Itu simpanan, simpanan. Jadi kalau dilihat pendapatannya mencapai ratusan miliar,” ujarnya.
Tas data pribadi
Ivan mengatakan, PPATK telah memasukkan data pribadi anggota dewan yang terlibat dalam transaksi perjudian online. Tak hanya mereka, menurut Ivan, judi online lintas profesi.
Ia membeberkan beberapa profesi mulai dari pejabat provinsi, pensiunan, pengusaha, ibu rumah tangga, dokter, jurnalis, hingga notaris. Ia mengaku sudah mengetahui identitas mereka, mulai dari nama hingga alamat tempat tinggal.
Laporkan MKD
PPATK, kata Ivan, akan menyerahkan data keterlibatan anggota DPR dalam transaksi perjudian online kepada Dewan Kehormatan DPR (MKD).
Ivan terutama akan menyerahkan data sekitar tujuh ribu transaksi perjudian online di anggota dewan. Sedangkan sisanya akan diinformasikan kepada instansi terkait.
PPATK bersama gugus tugas perjudian online bergerak ke instansi pemerintah lainnya untuk menyerahkan data keterlibatan perjudian online pegawainya. Bukan hanya legislatif, tapi juga eksekutif, bahkan aparat penegak hukum.
“Kami ke mana-mana untuk menyampaikan ke KL. Termasuk ke DPR. Hanya saja kami tidak menyangka akan disampaikan di forum ini. Karena tidak ada agendanya,” kata Ivan.
(thr/tsa)