Jakarta, Pahami.id —
Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump konfirmasi CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk tidak akan menjadi presiden karena aturan.
“Dia tidak akan menjadi presiden, hanya itu yang bisa saya katakan,” kata Trump pada konvensi Partai Republik di Phoenix, Arizona, dikutip dari Reuters. AFP, Minggu (22/12).
“Anda tahu kenapa dia tidak bisa? Dia tidak lahir di negara ini,” lanjut Trump. Elon Musk lahir di Afrika Selatan.
Konstitusi AS mengharuskan seorang presiden adalah warga negara AS yang lahir di negara tersebut.
Trump menanggapi kritik, terutama dari Partai Demokrat, dengan menggambarkan miliarder teknologi dan orang terkaya di dunia itu sebagai “Presiden Musk” karena besarnya peran yang akan ia mainkan dalam pemerintahan mendatang.
Terkait penyerahan jabatan presiden kepada Musk, Trump juga meyakinkan publik: “Tidak, tidak, itu tidak akan terjadi.”
Pengaruh Musk, yang akan bertindak sebagai “tsar efisiensi” Trump, telah menjadi titik fokus serangan Partai Demokrat, dengan munculnya pertanyaan tentang bagaimana warga negara yang tidak terpilih dapat memiliki begitu banyak kekuasaan.
Ada peningkatan kemarahan di kalangan Partai Republik setelah Musk mengecam proposal pendanaan pemerintah minggu ini dalam serangkaian postingan – banyak di antaranya sangat tidak akurat – kepada lebih dari 200 juta pengikutnya di platform media sosial X.
Bersama Trump, Musk pada akhirnya membantu menekan Partai Republik untuk mengingkari rancangan undang-undang pendanaan yang telah mereka setujui dengan sepenuh hati dengan Partai Demokrat, sehingga mendorong Amerika Serikat ke jurang kelumpuhan anggaran yang akan mengakibatkan penutupan pemerintahan hanya beberapa hari sebelum Natal.
Kongres akhirnya mencapai kesepakatan pada Jumat malam hingga Sabtu, untuk menghindari penutupan besar-besaran layanan pemerintah.
Donald Trump menunjuk Elon Musk ke kabinetnya. Trump memberi Musk posisi di Departemen Efisiensi Pemerintahan (US Department of Government Efficiency) untuk menangani masalah keuangan dan efisiensi anggaran pemerintah.
Musk akan bergabung dengan mantan kandidat presiden dari Partai Republik Viviek Ramaswamny dalam memimpin badan baru yang akan dibentuk secara resmi pada pelantikan pada Januari 2025.
(AFP/fra)