Jakarta, Pahami.id –
Mantan Direktur Jenderal Binapenta dan Kementerian PKK manusia (Kamp) Suhartono mengklaim tidak mengetahui tuduhan pemerasan dan / atau penerimaan kepuasan Pekerja asing (TKA).
Suhartono mengatakan praktik tuduhan perpanjangan TKA terjadi di garis teknis Kementerian Tenaga Kerja. Dia tidak tahu detail lebih lanjut yang saat ini diselidiki oleh institusi anti -tahun.
“Wow, saya benar, di bagian bawah, saya terlalu jauh, saya tidak tahu persis, mencoba bertanya kepada KPK, ini adalah prosesnya,” kata Suhartono setelah diperiksa oleh para penyelidik di gedung KPK, Jakarta, Senin (2/6).
Suhartono mengakui bahwa dia hanya mempertanyakan 8 pertanyaan oleh KPK ketika diperiksa dalam kasus ini, salah satunya terkait dengan hasil pencarian.
Namun.
“Wow, itu teknis, saya punya beberapa sutradara, saya memiliki beberapa sutradara, saya tidak tahu, jika saya menontonnya seperti itu terlalu berat,” katanya.
Selain itu, Suhartono mengatakan bahwa itu terkait dengan penempatan TKA di Indonesia yang melibatkan lembaga -lembaga lain, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Imigrasi.
Dia mengklaim telah melaporkan masalah pemukiman TKA kepada Menteri Sumber Daya Manusia pada waktu itu Ida Fauziah.
“Saat ini setiap Rapim biasanya mengadakan pertemuan dan sebagainya, ini adalah laporan yang pasti, ada laporan, benar, kepada atasan, saya meminta pertanggungjawaban kepada teman -teman di bawah ini,” katanya.
KPK sedang menyelidiki korupsi pemukiman TKA yang terjadi di Direktorat Jenderal (Dijen) Binapenta dan PKK Kemenaker dari 2020-2023.
Institusi anti -korupsi telah menyebutkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, mereka tidak membuka latar belakang tersangka.
Selain itu, KPK menyita 13 kendaraan yang terdiri dari 11 mobil dan dua unit sepeda motor dari pencarian pada 20-23 Mei 2025.
Sebelumnya, Yassierli mengatakan ada dua pensiunan Kementerian Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam kasus -kasus korupsi dan kepuasan Lisensi Tenaga Kerja Asing (TKA). Mereka disebut sebagai tersangka.
Menurutnya, kantor mencari waktu yang lama terkait dengan kasus panjang adalah 2020-2023. Beberapa petugas yang terlibat telah dipecat sejak awal tahun lalu.
“Kami menghapus begitu banyak orang dari Februari hingga Maret (2025), namanya adalah domain KPK, sehingga tersangka diajukan oleh 2 pensiunan,” katanya setelah membuka pameran kerja 2025 di Kantor Kementerian Sumber Daya Manusia, Kamis (5/22).
(FRA/MAB/FRA)