Site icon Pahami

Berita Dukung PPATK, Pemprov DKI Evaluasi Penerima Bansos yang Main Judol

Berita Dukung PPATK, Pemprov DKI Evaluasi Penerima Bansos yang Main Judol


Jakarta, Pahami.id

Pemerintah Daerah DKI Jakarta (Pemprov) mengatakan ia terus mengevaluasi distribusi bantuan sosial (Bansos) menjadi lebih menjadi sasaran. Salah satu langkah adalah mempelajari kemungkinan penerima bantuan sosial, terutama yang terbukti terlibat dalam kegiatan perjudian online (Judol).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa bantuan sosial dimaksudkan untuk orang yang tepat -sebenarnya membutuhkannya.

“Dalam hal keterlibatan dalam praktik perjudian online, bantuan akan dialihkan ke penduduk lain yang membutuhkan lebih banyak,” kata Pramono di Senayan, Jakarta Center pada hari Minggu (26/7).


Pemerintah Daerah Jakarta DKI sekarang dipanggil untuk berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik), Layanan Sosial, dan Inspektorat, untuk mendapatkan informasi komprehensif yang terkait dengan masalah Judol.

Kerja sama juga diperkuat dengan menandatangani pemahaman bersama tentang PPATK dan Badan Perlindungan Saksi dan Saksi (LPSK) pada hari Rabu (7/23), sebagai bagian dari usaha patungan untuk mencegah pembiayaan uang dan pendanaan.

Menurut data PPATK, pada tahun 2024 ada 602.419 penduduk Jakarta yang ditunjukkan untuk terlibat dalam kegiatan perjudian online, dengan nilai Rp3.12 triliun. Dari jumlah tersebut, 15.033 dicatat sebagai penerima bantuan sosial.

“Kami ingin memastikan bahwa dana bantuan digunakan sebagaimana mestinya, untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” kata Pramono.

Pramono kemudian mengundang orang untuk terlibat dalam menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan gratis. Warga juga disarankan untuk melaporkan jika mereka menemukan tanda -tanda penyalahgunaan bantuan sosial di lingkungan mereka.

Gubernur Pramono menekankan bahwa pemerintah daerah DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperbarui data penerima bantuan sosial sehingga bantuan dapat disalurkan secara adil dan ditargetkan.

“Langkah ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan adalah benar -sebenarnya menyentuh mereka yang membutuhkan,” kata Pramono.

(rea/rir)


Exit mobile version