Jakarta, Pahami.id –
Dualisme kepemimpinan sekali lagi ada di badan Partai Pengembangan Persatuan (PPP) Setelah konferensi diadakan di Ancol, Jakarta UtaraSabtu lalu (9/27).
Dalam konferensi tersebut, Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum PPP DPP dengan aklamasi. Mardiono telah disetujui oleh 1.304 pemilik pemungutan suara Muktamar sekarang.
Ketua Sesi Kongres X PPP Amir Uskara mengatakan menurut artikel iklan/seni 11 Pemilihan Ketua Partai harus dihadiri oleh kandidat untuk Ketua Umum. Menurut iklan/seni hanya plt. Ketua PPP Mardiono valid dan hadir langsung di situs.
Setelah terpilih, Mardiono mengaku bersyukur dan berterima kasih atas keputusan Ketua Umum. Dia juga menyatakan bahwa dia siap untuk melakukan mandatnya.
Mardiono juga mengungkapkan alasan percepatan pemilihan umum Ketua Umum di Konferensi X PPP. Berdasarkan jadwal, pemilihan umum Ketua Umum harus diadakan pada hari Minggu (28/9). Sementara itu, Mardiono terpilih dalam sidang pada sebuah konferensi pada hari Sabtu.
Mardiono mengatakan bahwa sejak awal ada tanda -tanda bahwa akan ada kerusuhan di konferensi. Menurutnya, berdasarkan iklan/seni partai, prosesnya dapat dipercepat jika situasinya dianggap sebagai keadaan darurat.
“Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 Artikel Asosiasi dan Hukum, prosesnya dapat dipercepat dan kemudian kami menganggap ini sebagai penyelamatan dalam keadaan darurat,” Mardiono mengatakan pada konferensi pers.
Mardiono juga mengklaim bahwa keputusan untuk mempercepat agenda di Muktamar juga disetujui oleh pemilik pemungutan suara.
“Di belakang saya adalah ketua DPW, kami memiliki 28 DPW, bersama dengan para pemimpin cabang dan sekretaris cabang, dan termasuk pemegang kedaulatan yang tepat, Muktamirin, yang hampir 80 persen, semua setuju untuk mengambil langkah cepat sehingga tidak ada kerumunan yang berkepanjangan,” katanya.
Tekad Mardiono sebagai ketum kemudian ditolak oleh beberapa peserta konferensi. Beberapa kader melalui ketua Dewan Penasihat PPP, Muhamad Romahurmuziy Alias Romy mengatakan bahwa penentuan Mardiono tidak valid.
Romy menjelaskan bahwa konferensi PPP masih berlangsung sampai jam 22:30 dan belum menetapkan kursi umum. Awalnya, konferensi dijadwalkan akan diadakan selama tiga hari dari 27-29 September.
“Berita sekitar 21,22 WIB menyatakan bahwa Mardiono yang dipilih dengan akreditasi adalah palsu, sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya untuk membagi Partai Pembangunan Bersatu,” kata Romy dalam rilis tertulis.
Romy kemudian mengumumkan bahwa mantan Menteri Perdagangan Agus Supermanto terpilih sebagai Ketua Umum PPP untuk 2025-2030.
“Kita perlu menekankan Kongres PPP ke -10 pada tahun 2025 untuk mengakhiri, dan Agus Supermanto dipilih dengan 12 format yang mewakili Dewan Kepemimpinan Pusat dan Dewan Kepemimpinan Regional PPP di seluruh Indonesia untuk mulai bekerja malam ini,” kata Rommy di Ancol, Jakarta, Minggu.
Rommy menjelaskan bahwa tim pembentukan akan bekerja untuk mengatur manajemen PPP untuk periode 2025-2030, yang selama 30 hari ke depan.
Dia juga menekankan bahwa pemilihan Agus Supermanto sebagai ketua PPP sejalan dengan pasal -pasal asosiasi dan hukum yang mengendalikan kebutuhan kandidat untuk Ketua Umum.
“Masalah yang ada (iklan/seni) menyatakan bahwa kandidat untuk Ketua Umum memiliki kartu identitas anggota, dan itu telah diperiksa,” katanya.
Sementara itu, Ketua Urusan Hukum DPP DPP DPP Andi Surya Wijaya mengatakan tekad Agus Supermanto sebagai ketua umum dipilih oleh akuisisi di Kongres X tidak valid. Andi mengatakan bahwa penentuan Agus tidak sejalan dengan undang -undang dan undang -undang partai (iklan/seni).
“Ya, ini ilegal, bukan kuorum (kuota forum),” kata Andi ketika dihubungi pada hari Minggu (9/28).
Dia tidak lebih menjelaskan alokasi yang dimaksud. Namun, ia mengklaim menolak tekad Agus, dan mengakui Muhamad Mardiono sebagai ketua umum yang dipilih.
“Ketika datang ke kuorum, kita juga melihat di mana jumlahnya, kuorum,” kata Andi.
Menurutnya, Mardiono menjadi satu -satunya kandidat yang memenuhi kebutuhan nominasi. Kebutuhan yang dipertanyakan adalah bahwa kandidat untuk ketua umum telah menjadi administrator harian DPP atau melayani setidaknya satu periode dalam struktur pusat.
Andi mengklaim bahwa dia tidak menolak kandidat lain di konferensi. Dia menyebut PPP sebagai partai yang membuka pintu untuk demokrasi. Namun, di Kongres X, kata Andi, hanya Mardiono yang layak.
“Ya, Pasal 11. Ya, tentu saja, kami telah membuka ruang Demokrat, siapa pun yang memenuhi syarat, tolong maju dalam kompetisi kandidat untuk Ketua Umum sendiri,” katanya.
(Dis/thr/dal)